BALIKPAPAN – Momentum rapat koordinasi (Rakor) bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (Pemdes) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim 2018 dapat dimanfaatkan sebagai wahana sinkronisasi program, khususnya dalam mendukung pencapaian program nasional di daerah. Melalui rakor ini, pemerintah berharap ke depan dapat terwujud desa mandiri di Kaltim. “Mari kita bersama-sama mewujudkan program nasional, yaitu meningkatkan status desa dari sangat tertinggal, menjadi berkembang, maju dan mandiri,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Jauhar Efendi usai membuka rakor di Balikpapan, Selasa (24/4).
Mendukung itu, pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan berbagai program prioritas pembangunan desa. Contohnya, memprioritaskan program gerakan desa mandiri dengan target 3.500 desa se-Indonesia.
Karena itu, ke depan dari 841 desa bisa masuk kategori desa mandiri. "Secara nasional memang belum banyak desa yang masuk sebagai desa mandiri. Mudahan tahun ini ada masuk. Melalui sinkronisasi program ini diharap saling mendukung perwujudannya di Kaltim,” jelasnya. Meski demikian, berdasarkan data yang dihimpun patut disyukuri sudah ada beberapa desa di Kaltim yang meningkat statusnya menjadi desa maju dengan adanya berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Karena itu, ke depan perlu kerjasama lintas sektor untuk membangun kemandirian desa agar masuk menjadi desa mandiri. “Masalahnya Pendapatan Asli Desa (PADes) memang masih ada yang rendah. Makanya perlu didorong. Kalau desa sudah kuat, yakin biar pemerintah defsit tidak akan berpengaruh. Itulah namanya Desa Mandiri,” jelasnya. (jay/sul/humasprov)
14 Februari 2018 Jam 20:03:27
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16 April 2019 Jam 07:51:34
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23 Februari 2022 Jam 21:27:32
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
04 September 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 September 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
03 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
21 April 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 September 2021 Jam 06:40:33
Administrasi Pembangunan
26 Oktober 2020 Jam 10:48:12
Dekranasda
23 November 2021 Jam 15:58:53
PKK