Rakor PMK Se-Kaltim, Riza Minta Semua Pihak Waspada PMK

07 Juni 2022 Jam 19:57:07 Cinthia Peternakan 469 kali

Istimewa

SAMARINDA - Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, khususnya sapi di Indonesia masih terjadi, tanpa terkecuali di Pulau Kalimantan.

Untuk itu, Pemprov Kaltim melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (DPKH Kaltim) terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran dan penularan kasus tersebut.

Mengingat perlunya pencegahan terhadap kasus tersebut, maka kewaspadaan terhadap kasus PMK wajib dilakukan semua pihak, tak terkecuali pihak terkait bidang peternakan.

"Perkembangan PMK di Kalimantan Timur, berdasarkan laporan dari petugas telah ditemukan indikasi PMK di Kabupaten Berau sebanyak 1 ekor berlokasi di rumah potong hewan (RPH). Karena itu, kewaspadaan PMK dengan melakukan tindakan," ucap Plt Sekda Provinsi Kaltim H Riza Indra Riadi ketika memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Rakor PMK) melalui online dan offline di Aula Brahman Cross, Kantor DPKH Kaltim, Samarinda, Senin 6 Juni 2022.

Kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kaltim, Riza menjelaskan, kewaspadaan dilakukan dengan cara perencanaan pencegahan menyangkut hal teknis, seperti kerja sama dengan karantina untuk mengetahui status bebas PMK pada ternak yang masuk Kaltim dan surveilan klinis serta pengambilan sampel.

Kemudian, pengendalian PMK dengan penyediaan sarana dan prasarana termasuk obat-obatan, desinfektan dan peralatan serta pelacakan/tracking kasus PMK.

"Selanjutnya harus dievaluasi terhadap tindakan perencanaan pencegahan dan pengendalian PMK yang telah dilakukan," jelasnya.

Kepala DPKH Kaltim H Munawwar mengatakan telah ditemukan indikasi PMK di Kabupaten Berau sebanyak satu ekor, berlokasi di RPH. Satu ekor yang menunjukkan suspek ini berasal dari sapi yang masuk lewat Karantina Kota Samarinda.

Rakor diikuti perwakilan Bappeda Kaltim, BPKAD Kaltim, Inspektorat, Biro Adbang, Biro Perekonomian, Kepolisian Daerah Kaltim, Komisi II DPRD Kaltim, Satpol PP Kaltim, BPBD Kaltim, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten/Kota, Unmul serta Instansi terkait lainnya.(jay/sul/adpimprov kaltim)