Rakorda BKKBN Kaltim 2018, Kepala Daerah Harus Dukung Integrasi Kampung KB

15 Maret 2018 Jam 20:33:34 Humas Prov. Kaltim Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1027 kali

Plh Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Sa'bani (dua dari kanan), bersama Sekretaris Utama BKKBN H Nofrijal (kanan), Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli menyaksikan penandatangan kerjasama antara BKKBN Kaltim dan mitra utama, Korem 091/ASN yang dilakukan langsung oleh Danrem 091/ASN Brigjen T

SAMARINDA - Kepala daerah baik bupati maupun walikota harus mendukung penuh pelaksanaan integrasi Kampung Keluarga Berencana (KB). Harapan itu disampaikan Plh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Sa'bani saat mewakili Gubernur Kaltim pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Provinsi Kaltim 2018 di Ballroom Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (15/3).

Menurut dia, Kampung KB sangat baik untuk menjadi wadah menciptakan kemandirian sekaligus menumbuhkan gotong-royong dan meningkatkan partisipasi masyarakat demi keberhasilan program KKBPK di kabupaten dan kota se-Kaltim. Namun terpenting lanjutnya, para bupati dan walikota harus selalu menggerakkan semua jajarannya dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sebab di kampung atau desa masih banyak permasalahan yang dihadapi baik pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur serta kebutuhan dasar lainnya. "Terpadu bukan hanya BKKBN dan instansi yang mengelola program KKBPK. Tapi bagaimana kepala daerah mengintegrasikan program pemerintah melalui jajarannya secara bersama untuk melakukan kegiatan di segala aspek kehidupan masyarakat," katanya.

Saat ini saja ujarnya, masih banyak ditemui kasus gizi buruk, ekonomi rumah tangga rendah, infrastruktur serta aksesibilitas pendidikan terbatas dan kualitas rendah. Belum lagi kalau harus berhadapan dengan masalah sosial kemasyarakatan lainnya seperti narkoba yang sekarang ini semakin mengkhawatirkan karena peredaran dan penyalahgunaan memasuki segala lini masyarakat. Oleh karenanya, Pemprov Kaltim telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas melalui sektor pendidikan dan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasarnya menjadi program prioritas pembangunan daerah. "Semoga integrasi yang terbangun akan terjadi peningkatan kualitas SDM dan harapan hidup serta pemberdayasn ekonomi masyarakat dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia sejahtera dan berkualitas," harapnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeli mengemukakan pihaknya terus berupaya membangun komitmen bersama stakeholders dan pengambil kebijakan serta jejaring kemitraan guna penguatan sinergitas di daerah dalam menggarap program KKBPK. "Tahun ini pelaksanaan program KKBPK difokuskan pada upaya penguatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi merata dan berkualitas," ujar Eli Kusnaeli.

Selain itu, penguatan advokasi KIE dan kesehatan reproduksi remaja dalam pendewasaan perkawinan serta penyiapan kehidupan berkeluarga, penguatan peran dan fungsi keluarga serta penguatan Kampung KB sebagai model integrasi penggarapan program KKBPK. Rakorda bertema melalui program KKBPK yang merata dan berkelanjutan, kita wujudkan SDM yang berkualitas dengan memperkuat integrasi Kampung KB digelar selama satu hari. kegiatan diikuti 175 peserta terdiri kepala OPD KB kabupaten dan kota se-Kaltim.

Hadir Sekretaris Utama BKKBN H Nofrijal dan Komandan Korem 091 Aji Surya Natakesuma Brigjen TNI Irham Waroihan, Kapolresta Samarinda, pimpinan BPJS dan Rektor Universitas Mulawarman serta Universitas Muhammadiyah Samarinda. Rakorda dirangkai dengan pendatanganan MoU antara BKKBN Kaltim dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim terkait optimalisasi kinerja program KKBPK di Kaltim serta MoU dengan mitra kerja utama yakni Korem 091 ASN, Unmul dan UMS, Perkumpulan Juang Kencana dan BPJS Kesehatan. (yans/sul/humasprov)