Rakornis Bidang Kesejahteraan Sosial

26 Februari 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Sosial 869 kali

SAMARINDA – Gubernur Kaltim menegaskan pemerintah daerah serius dalam penuntasan dan penanganan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dengan rapat koordinasi teknis (Rakornis) bidang kesejahteraan sosial se-Kaltim tahun ini.

Penegasan Gubernur Awang Faroek Ishak itu disampaikan Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali pada Rakornis Bidang Kesejahteraan Sosial di Aula Dinas Sosial Kaltim, Kamis (25/2).

Salah satu upaya penuntasan PMKS yakni pengembangan kelompok usaha bersama (KUBE) sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. “KUBE sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Kaltim. KUBE bersama UKM diharapkan membuat perekonomian rakyat kecil menggeliat bahkan berlari cepat,” katanya.

Menurut dia, masyarakat miskin dan PMKS harus diberi pengetahuan dan keterampilan berusaha. Namun demikian tetap harus didampingi dalam mengelola usaha, sehingga dapat menjadi wirausaha yang baik dan berhasil.

Gubernur berharap agar kabupaten dan kota membangun kemitraan dengan mendesign kegiatan guna mengurangi dan menekan angka kemiskinan dan PMKS serta mengurangi masyarakat yang terdampak akibat masalah sosial.

“Kemitraan dibangun bersama forum CSR sejumlah perusahaan, lembaga kesejahteraan sosial masyarakat perguruan tinggi maupun potensi masyarakat profesional lain, sehingga tercipta SDM mandiri dan berdaya saing,” harapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kaltim Hj Siti Rosmalia Idrus mengemukakan sesuai tema kegiatan, pemerintah melalui instansi teknis memantapkan dan melaksanakan program prioritas terkait penuntasan PMKS di daerah.

“Sesuai tekad pemerintah untuk Indonesia tuntas atau bebas anak jalanan dan korban pemasungan pada 2017 termasuk bebas prostitusi pada 2019. Karenanya kegiatan kita semuanya mengarah pada penguatan pelaksanaan program-program itu,” ujar Siti Rosmalia Idrus.

Rakornis bertema memantapkan pelaksanaan program prioritas Kaltim dan mendukung bebas anak jalanan, bebas prostitusi dan bebas korban pemasungan akan berlangsung dua hari dan diikuti 140 peserta dari kabupaten dan kota se-Kaltim.(yans/es/humasprov).

Berita Terkait