Rakyat Kaltim Jangan Tergantung Beras
SAMARINDA - Persediaan beras Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Meski berbagai program terus dilakukan produksi beras lokal Kaltim belum mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat di daerah ini.
Menyikapi kenyataan tersebut, diharapkan rakyat Kaltim tidak lagi bergantung hanya pada komoditi beras, tetapi bisa memanfaatkan komoditi lain, berupa ubi kayu atau singkong, jagung, kedelai dan jelai.
“Kabupaten Kutai Kartanegara dan Paser misalnya sudah menjadi lumbung padi bagi Kaltim. Namun tetap saja, produksinya tidak mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Kaltim. Karena itu, sangat tepat jika masyarakat mencoba mengonsumsi komoditi pangan lain, antara lain singkong, jagung dan kedelai,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa’bani ketika membuka seminar membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (11/6).
Menurut Sa'bani, program ketahanan pangan di Kaltim mulai agresif dilakukan setelah penyelenggaraan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) 2011. Produksi beras maupun tanaman pangan terus dipacu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kekurangan beras di daerah ini.
Dia menambahkan, rumitnya upaya peningkatan produksi beras di Kaltim dan tidak jarang dihadapi petani adalah terbatasnya akses infrastruktur. Hal inilah yang menyebabkan tidak sedikit petani beralih ke profesi lain.
“Kaltim kaya dengan sumber daya batu bara yang melimpah. Sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian ke tambang batu bara. Hal ini harus menjadi perhatian Pemprov Kaltim agar ketahanan pangan dapat diwujudkan," kata Sa'bani.
Selain itu, Gubernur Awang Faroek Ishak pun telah menegaskan pemberlakuan moratorium pertambangan batu bara. Tidak ada izin usaha pertambangan baru. Izin hanya diberikan untuk meningkatkan produksi pangan rakyat, salah satunya komoditi singkong gajah.
Permasalahan pangan, lanjut dia, bukan hanya karena kendala penyaluran pupuk maupun benih, tetapi masalah infrastruktur serta permodalan. Pemprov pun terus berupaya meningkatkan ketersedian pangan daerah, diantaranya dengan pembinaan dan bantuan sarana produksi yang memadai.
“Dukungan pemerintah saja pasti tidak cukup. Jadi, perlu adanya dukungan semua pihak dan investor melalui kerjasama kelompok tani,” jelasnya.
Kebijakan lain yang ditempuh Pemprov Kaltim melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dengan program kredit pangan sejahtera dan kredit keramba sejahtera.
“Program ini dihadirkan untuk membantu masyarakat yang berusaha di sektor pangan. Mereka bisa mengakses permodalan melalui bank daerah,” jelasnya.
Hadir dalam seminar tersebut Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail sekaligus berbagi pengalaman terkait kebijakan ketahanan pangan di daerahnya. Sementara dari unsur Pemprov Kaltim nampak hadir Kepala BKPP Kaltim Fuad Asaddin. (jay/sul/es/hmsprov)
///FOTO : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltim M Sa’bani (kiri) memberikan cendera mata kepada Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.(norjaya/humasprov)
14 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Desember 2017 Jam 08:51:11
Pembangunan
12 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 April 2023 Jam 22:25:35
Gubernur Kaltim
01 April 2023 Jam 14:30:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Maret 2023 Jam 23:53:03
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:40
Gubernur Kaltim
31 Maret 2023 Jam 23:48:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
16 November 2016 Jam 00:00:00
Sosialisasi Masyarakat
12 Juli 2017 Jam 07:55:24
Kesehatan
18 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 Januari 2018 Jam 19:01:15
Pemerintahan
24 April 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan