Rapat Koordiinasi Forkopinda Kaltim

28 Juli 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 733 kali

SAMARINDA- Terorisme dan peredaran dan penyalahgunaan narkoba menjadi sorotan penting pada forum Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Daerah (Forkopinda) se-Kaltim yang digelar di Lamin Etam, Rabu (27/7).
Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengatakan, masalah terorisme harus menjadi perhatian serius sebagai upaya dalam menjaga stabilitas daerah Kaltim. Sementara itu, tewasnya Santoso pimpinan kelompok radikal di Poso Sulawesi Tengah belum lama ini berkat kerja keras TNI/Polri. Namun hal itu tidak menjamin akan berkurangnya secara signifikan aksi-aksi terorisme.
“Oleh karena itu kita perlu terus meningkatkan kewaspadaan dini terhadap gerakan dan aksi-aksi terorisme melalui komunitas intelijen di daerah yang telah dibentuk," kata Awang Faroek Ishak dalam arahnnya saat membuka Rakor Forkopinda tersebut.
Selain masalah terorisme, yang juga tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian adalah masalah peredaran dan penyalagunaan narkoba. Kaltim peringkat dua nasional di bawah DKI Jakarta.
"Hal ini tentunya tidak membuat kita bangga, tetapi menjadi prihatin. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi narkoba. Kalau naik peringkat dalam hal yang positif tentu kita bangga, tetapi naik peringkat karena penyalahgunaan narkoba tentu itu sangat tidak baik. Ini harus menjadi keprihatinan kita bersama," tandasnya
Untuk itu gubernur mengajak kepada semua pihak mulai dari bupati/walikota, Pangdam, Kapolda Kajati, Ketua Pengadilan Negeri dan bekerjasama dengan BNN provinsi dan seluruh komponen masyarakat untuk memerangi masalah narkoba karena akan merusak mental generasi penerus bangsa.
“Forum Koodinasi Pencegahan Narkoba bersama BNN Provinsi Kaltim harus bekerjasama untuk melaksanaan program dan sosilaisasi dengan baik, dan bagi daerah yang berhasil menekan angka penyelagunaan Narkoba akan diberikan penghargaan," ujarnya.
Selain itu masalah terorisme dan narkoba, pada Rakor Forkopimda se-Kaltim itu dalam juga dibahas masalah ekspansi tenaga kerja asing dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik jalan tol, jembatan, bendungan yang ada di kabupaten/kota serta pembangunan Bandara Samarinda Baru.(mar/humasprov)