09 Oktober 2018 Jam 20:24:43   Humas Prov. Kaltim   Kegiatan Pemerintah   1003 kali

BENGKULU - Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) 2018 Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Bengkulu dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Selasa (9/10).

Wakil gubernur dan Kepala Inspektorat se-Indonesia hadir dalam rapat tersebut.  Tidak terkecuali Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. 

Rapat ini merupakan agenda rutin  Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kinerja seluruh Inspektorat berupa laporan yang diterima dari Inspektorat dan tindak lanjutnya. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Rapat sekaligus dirangkai dengan pemberian bimbingan teknis dari sejumlah nara sumber kepada seluruh pimpinan Inspektorat di Indonesia. 

"Kami meminta Inspektorat Kaltim menindaklanjuti hasil bimbingan tehnis ini. Dan yang lebih baik lagi adalah menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan serta jauh dari penyimpangan-penyimpangan dan korupsi. Insyaalah kami akan canangkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi yang terbebas dari korupsi," kata Hadi usai rapat tersebut. 

Menurut Hadi, rapat ini sangat penting mengingat masalah korupsi merupakan salah satu  tantangan bangsa yang harus diatasi. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpesan agar para inspektur memahami dan mencermati area-area rawan korupsi. "Mohon area rawan korupsi dicermati dengan baik. Jangan memanfaatkan jabatan," pesan Tjahjo saat memberikan arahan.

Dia menyebutkan, area rawan korupsi meliputi perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, pajak dan retribusi daerah (penerimaan daerah), pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan serta perjalanan dinas. Area rawan korupsi lainnya adalah instansi terkait perizinan. (yuv/sul/humasprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak