SAMARINDA - Pengelolaan keuangan desa ke depan diharapkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi komputer yang mulai tahun ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemprov Kaltim menilai sistem harus dilaksanakan. Karena, pelaksanaan ini bagian dari loncatan manajemen pengelolaan keuangan desa. Sehingga diyakini sangat membantu pemerintah, baik pusat, daerah hingga pemerintah desa.
“Sebagai pembina dan pengawas pengelolaan keuangan desa, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi dan Kabupaten dapat terbantu. Karena sistem ini, mengarahkan aparatur desa untuk membuat perencanaan pemanfaatan dana desa dengan baik, efektif dan efisien,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Setprov Kaltim Aji Sayid Fatur Rahman usai membuka rapat pengelolaan keuangan desa 2016 yang berlangsung di Badan aula Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim yang dihadiri Pengendali Teknis BPKP Kaltim Dr Fauzan di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/3).
Melalui aplikasi tersebut, aparatur pemerintah desa dapat mengadministrasikan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan diyakini pertanggungjawaban atas pengelolaan itu juga semakin baik dan lebih mudah.
Sistem ini, mampu mengatasi kelemahan sumber daya aparatur pemerintah kabupaten hingga desa. “Kami yakin sistem pengelolaan keuangan desa yang dibuat BPKP mampu mengefektifkan dana desa cukup besar setiap tahun semakin besar, sehingga sistem ini perlu dilaksanakan,” jelasnya.
Kepala BPMPD Kaltim M Jauhar Efendi mengatakan sistem tersebut untuk mengelola keuangan desa semaksimal mungkin tentang jurnal dan laporan keuangan pemerintah desa.
“Sistem ini dilaksanakan sesederhana mungkin. Karena, terkait pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Dengan begitu, perencanaan APBDes, pelaksanaan kegiatan dana desa dan pertanggungjawaban dapat tepat sasaran. Aplikasi ini berbasis komputer,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov).
19 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
27 Februari 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
18 Februari 2018 Jam 19:46:31
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
04 Desember 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
16 September 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
26 Januari 2023 Jam 06:05:37
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
20 Juni 2018 Jam 17:53:39
Keamanan Kaltim
24 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
15 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 November 2020 Jam 23:47:54
Kunjungan Kerja