26 Maret 2023 Jam 14:03:12   Nety   Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur   200 kali

SAMARINDA - Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni memimpin Rapat Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, Jumat, 24 Maret 2023.

 

Rapat di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda dihadiri seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

 

Rapat kali ini menindaklanjuti surat Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negen Nomor 000.8.4/4839/Bangda tanggal 21 Maret 2023, perihal Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

 

Rapat secara virtual diawali arahan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud, dilanjutkan Direktur Regional II Bappenas Muhammad Rudolf.

 

Dalam kesempatan ini, Sekda Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi Kementerian Dalam Negeri yang melakukan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

 

Untuk RPD 2024-2026 diakuinya, sudah melalui tahapan mekanisme dan telah dipertajam pada focus group discussion (FGD) beberapa waktu lalu di Balikpapan.

 

"RPD ini selayaknya sudah bisa ditetapkan minggu ketiga Maret ini. Tapi kita bergeser satu minggu, tentu dengan beberapa pertimbangan dan menyesuaikan masukan dari berbagai pihak saat FGD. Sekaligus mematangkan kembali perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah agar isu-isu yang disampaikan para direktur Kemendagri dan Bappenas bisa terakomodir," jelasnya.

 

Forum fasilitasi ini, Sekda menegaskan Kaltim sangat terbuka menerima masukan dan penguatan dari kementerian/lembaga terkait RPD Kaltim 2024-2026.

 

Dijelaskannya, RPD Kaltim 2024-2026 lebih menitikberatkan pada penguatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan angka prevalensi stunting, percepatan penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, peningkatan pemberdayaan gender, percepatan transformasi ekonomi yang inklusif guna mewujudkan ekonomi daerah.

 

Juga pemerataan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas aksesibiltas dan konektivitas infrastruktur khusus instruktur dasar dengan peningkatan kualitas air, udara dan lahan dalam menurunkan emisi karbon, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.

 

"Kehadiran kita semua pada fasilitasi rancangan akhir RPD 2024-2026 hari ini menunjukkan tekad bersama untuk menyukseskan pembangunan daerah yang lebih baik," ungkap mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim ini. (yans/sul/ky/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak