RB Berbasis TIK Hadapi Revolusi Industri 4.0

15 Maret 2019 Jam 16:32:23 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1882 kali

SAMARINDA - Era Revolusi Industri (R.I) 4.0 merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa. Era revolusi ini ditandai dengan penggunaan Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence).

Terkait hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2019. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/3/2019).

Menurut dia, Indonesia berada pada posisi lima besar sebagai negara yang paling kecanduan internet. Kemajuan teknologi internet itu jelasnya, dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kinerja pemerintahan agar lebih baik, cepat dan transparan. "Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi merupakan gagasan strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi R.I 4.0," katanya.

Halda mengungkapkan Reformasi Birokrasi 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kolaborasi antara instansi pemerintah dengan berbagai pihak memungkinkan untuk menutupi celah kekurangan. Sekaligus ujarnya, mengantisipasi perubahan yang cepat dan mengefisienkan penggunaan sumber daya.

Selain itu, implementasi inovasi dari ide-ide baru dan baik agar menghasilkan dampak serta perubahan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan dan pelayanan publik terbaik. "Kami terus berupaya mempersiapkan organisasi dan SDM dalam menghadapi era R.I 4.0. Khususnya reformasi birokrasi pembangunan PPPA kedepan," ungkap Halda.

Rakornas PPPA mengusung tema Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0 menggunakan video conference dilakukan dialog interaktif Menteri PPPA dengan Kepala Dinas PPPA provinsi se-Indonesia. (yans/her/fat/humasprovkaltim)