SAMARINDA - Era Revolusi Industri (R.I) 4.0 merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa. Era revolusi ini ditandai dengan penggunaan Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence).
Terkait hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2019. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/3/2019).
Menurut dia, Indonesia berada pada posisi lima besar sebagai negara yang paling kecanduan internet. Kemajuan teknologi internet itu jelasnya, dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kinerja pemerintahan agar lebih baik, cepat dan transparan. "Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi merupakan gagasan strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi R.I 4.0," katanya.
Halda mengungkapkan Reformasi Birokrasi 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kolaborasi antara instansi pemerintah dengan berbagai pihak memungkinkan untuk menutupi celah kekurangan. Sekaligus ujarnya, mengantisipasi perubahan yang cepat dan mengefisienkan penggunaan sumber daya.
Selain itu, implementasi inovasi dari ide-ide baru dan baik agar menghasilkan dampak serta perubahan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan dan pelayanan publik terbaik. "Kami terus berupaya mempersiapkan organisasi dan SDM dalam menghadapi era R.I 4.0. Khususnya reformasi birokrasi pembangunan PPPA kedepan," ungkap Halda.
Rakornas PPPA mengusung tema Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0 menggunakan video conference dilakukan dialog interaktif Menteri PPPA dengan Kepala Dinas PPPA provinsi se-Indonesia. (yans/her/fat/humasprovkaltim)
12 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14 September 2018 Jam 18:32:13
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
05 Oktober 2017 Jam 08:29:50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11 November 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
05 April 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30 Maret 2023 Jam 10:34:43
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:06:31
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 23:04:05
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 18:54:37
Program Pemerintah
29 Maret 2023 Jam 18:51:08
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
22 Februari 2019 Jam 19:12:03
Kepemudaan dan Olahraga
27 Juli 2022 Jam 06:33:45
Gubernur Kaltim
09 Januari 2018 Jam 08:14:15
Kegiatan Pemerintah
26 April 2019 Jam 14:49:24
Pemerintahan
16 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi