SAMARINDA - Era Revolusi Industri (R.I) 4.0 merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa. Era revolusi ini ditandai dengan penggunaan Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence).
Terkait hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Tahun 2019. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Halda Arsyad di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/3/2019).
Menurut dia, Indonesia berada pada posisi lima besar sebagai negara yang paling kecanduan internet. Kemajuan teknologi internet itu jelasnya, dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kinerja pemerintahan agar lebih baik, cepat dan transparan. "Reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi merupakan gagasan strategi yang dapat diterapkan untuk menghadapi R.I 4.0," katanya.
Halda mengungkapkan Reformasi Birokrasi 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kolaborasi antara instansi pemerintah dengan berbagai pihak memungkinkan untuk menutupi celah kekurangan. Sekaligus ujarnya, mengantisipasi perubahan yang cepat dan mengefisienkan penggunaan sumber daya.
Selain itu, implementasi inovasi dari ide-ide baru dan baik agar menghasilkan dampak serta perubahan penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan dan pelayanan publik terbaik. "Kami terus berupaya mempersiapkan organisasi dan SDM dalam menghadapi era R.I 4.0. Khususnya reformasi birokrasi pembangunan PPPA kedepan," ungkap Halda.
Rakornas PPPA mengusung tema Menuju Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.0 menggunakan video conference dilakukan dialog interaktif Menteri PPPA dengan Kepala Dinas PPPA provinsi se-Indonesia. (yans/her/fat/humasprovkaltim)
04 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10 Maret 2022 Jam 23:19:32
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15 Desember 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16 April 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 Juli 2020 Jam 22:17:17
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
03 Juni 2021 Jam 15:59:26
Pendidikan
01 Juli 2022 Jam 08:10:36
Informasi dan Komunikasi
11 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Desember 2022 Jam 20:28:46
Informasi dan Komunikasi
23 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan