Kalimantan Timur
Refocusing Kaltim Capai 3,3 Persen Dari APBD

Foto : Humas

SAMARINDA - Dana yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk percepatan penanganan virus corona atau Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) total Rp388,281 miliar setara 3,3 persen dari anggaran pendapatan dan belanja (APBD) tahun anggaran 2020.

 

"APBD kita Rp11,84 triliun dan menganggarkan dana Covid total Rp388,281 miliar. Berarti itu 3,3 persen dari APBD kita tahun ini," sebut Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat video conference Upaya Menghadapi Penyebaran Covid 19 di Kalimantan Timur di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Senin 6 April 2020.

 

Menurut Wagub, angka yang dialokasikan Kaltim ini cukup memadai. Dibandingkan daerah yang memiliki APBD sebesar Rp87,95 triliun dan menganggarkan dana Covidnya sekitar Rp3 triliun, berarti 3,4 persen dari APBD mereka.

 

Sehingga alokasi dana Covid di Benua Etam yang tergambar dari realokasi dan refocusing ungkap Hadi, masih cukup besar. Bahkan, Pemprov Kaltim siap melakukan penggeseran anggaran kalau memang diperlukan lagi dalam kondisi tertentu.

 

Selain itu, angka 3,3 persen Kaltim dengan angka prosentasi yang alokasi daerah lain dengan APBD yang sangat besar, tentu menunjukkan kesungguhan dan komitmen yang sama besar dalam upaya bersama percepatan penanganan virus corona di daerah.

 

"Saya sampaikan ini bukan berarti Kaltim sudah merasa cukup. Tetapi bagaimana semangat yang terkandung dalam pengalokasian dana Covid bersumber dari APBD. Kita bersyukur ketetapan ini didukung penuh lembaga legislatif (DPRD Kaltim)," jelasnya.

 

Sementara Plt Sekdaprov Kaltim HM Sa'bani menyebutkan APBD tahun ini diperkirakan terjadi penurunan hingga 25 persen dari Rp11,84 triliun menjadi Rp8,81 triliun.

 

"Penurunan Rp3,03 triliun dari total pendapatan kita Rp11,84 triliun atau sekitar 25 persen menjadi Rp8,81 triliun," sebutnya.

 

Sa'bani menambahkan akibat penurunan tersebut, maka Pemprov telah menyiapkan beberapa simulasi guna menyiasatinya.Terutama program-program yang belum masuk prioritas dilakukan penyesuaian, sehingga APBD bisa dilaksanakan secara maksimal untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

 

"Kami sangat mengapresiasi atas berbagai usulan dan saran disampaikan DPRD kepada pemerintah. Paling tidak kita bisa menyiasati penurunan anggaran efek penyebaran Covid 19 tahun ini," ungkapnya.(yans/her/humasprovkaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation