JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, HM Sabani menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga saat ini belum sepenuhnya menjalankan good governance (pemerintahan yang baik).
.
Salah satu penyebabnya menurut Sabani, karena kurang dipahaminya apa itu good governance. Bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi pun tidak paham akan konsep penyelenggaraan pemerintah ini. Untuk itulah diperlukan peningkatkan kapasitas ASN dan BUMD.
.
Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.
.
Ungkapan ini disampaikan oleh Sabani pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi yang berlangsung selama dua hari (9 - 10 Maret 2020) di meeting room Hotel Ibis Jakarta.
.
Kegiatan bertema Sosialisasi dan Bimtek Penguatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kaltim menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Narasumber pusat ini mengetengahkan materi Bimtek Penyusunan Rencana Aksi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.
.
“Dengan bimtek ini semoga apa yang dinamakan Reformasi Birokrasi sudah tidak tersendat lagi. Ada kejelasan apa yang akan dilakukan terhadap reformasi birokrasi, sebab tantangan semakin berat dan kompetitif, terlebih dengan ditetapkannya sebagian wilayah Kaltim sebagai ibu kota negara, “ujar Sabani.
.
Pada awal sambutan Sabani memang sempat menyampaikan bahwa gaung Reformasi sudah ada sejak lama. Namun hingga kini terasa hanya mencari bentuk yang pas dan cocok untuk Indonesia yang akan diterapkan di Provinsi. Itulah sebabnya Sabani memuji bagaimana privat sector menjalankan Good Corporate Governancenya.
.
Meski demikian, Sabani mengapresiasi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang sudah menerima penghargaan tertinggi berupa penghargaan Wilayah Bebas Korupsi. Apresiasi diberikan pula kepada RSJD Atma Husada Mahakam yang diperjuangkan sebagai satu unit kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.(inni/her/yans/humasprovkaltim)
20 November 2020 Jam 08:19:47
Berita Acara
04 Maret 2021 Jam 06:03:32
Berita Acara
21 Desember 2020 Jam 20:53:51
Berita Acara
22 April 2021 Jam 12:53:56
Berita Acara
22 Maret 2020 Jam 22:38:56
Berita Acara
13 Januari 2022 Jam 09:43:17
Berita Acara
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
19 Maret 2023 Jam 08:30:41
Wakil Gubernur Kaltim
18 Maret 2023 Jam 23:51:27
Pemilihan Umum
18 Maret 2023 Jam 23:44:21
Agama
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
11 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 Juni 2022 Jam 22:10:04
Wisata Unggulan
21 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
07 Juli 2014 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia