SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan Pemprov Kaltim sudah melakukan pergeseran dan revisi program anggaran terkait penanganan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kaltim. Total seluruh perangkat daerah untuk sementera ini sudah mencapai Rp30 miliar.
“Anggaran itu untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan peralatan yang diperlukan dalam menghadapi Covid-19 di Kaltim. Mudah-mudahan di kabupaten dan kota juga melakukan perbaikan atau revisi anggaran yang dianggap tidak perlu. Sesuai perintah Presiden semua anggaran yang tidak diperlukan atau tidak prioritas segera digeser untuk kepentingan-kepentingan menghadapi Covid-19 ini,” kata Isran Noor, usai mengikuti rapat terbatas melalui video conference dengan Presiden Joko Widodo di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (24/3/2020).
APD dari pemerintah pusat yang didistribusikan ke seluruh Indonesia jumlahnya sekitar 105 ribu set. Namun, informasinya itu diprioritaskan untuk pulau Jawa dan Bali, meskipun Kaltim sebaran kasus terkonfirmasi tertinggi di luar Pulau Jawa. Demikian halnya untuk alat Rapid Test yang belum diterima oleh Kaltim.
Terkait kurangnya APD di Kaltim, Isran mengatakan hal yang sama juga dialami daerah lain. Dengan sudah dilakukannya revisi dan realokasi anggaran sesuai arahan Presiden, Pemprov Kaltim sudah memesan sekitar 15 ribu set lengkap APD untuk kebutuhan tiga bulan.
“Tapi katanya lama baru datang. Ada juga distributor yang menawarkan, tetapi meminta setor uang dulu, dan katanya April baru datang, tetapi kita takutnya nanti tersangkut. Ini yang kita hindari, karena musim-musim sekarang ini ada saja orang-orang yang memanfaatkan kesempatan,” jelas Isran Noor.
Isran menyebut gubernur-gubernur diminta untuk memperhatikan ekonomi rakyat kecil dan mendapatkan tugas oleh Presiden untuk melakukan evaluasi terhadap dampak ekonomi. Karena, selain kesehatan yang terdampak, salah satunya adalah perekonomian yang juga dialami negara-negara di seluruh dunia.
“Kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan lockdown adalah menghindari terjadinya penurunan kondisi ekonomi masyarakat. Karena banyak yang kerja harian, seperti buruh, petani dan nelayan,” sebutnya.
Mantan Bupati Kutai Timur ini berharap revisi dan realokasi terhadap anggaran yang dianggap tidak perlu atau tidak prioritas sesuai arahan Presiden juga segera dilakukan kabupaten dan kota untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.
“Pemprov sudah bekerjasama dengan DPRD. Bupati dan walikota bersama DPRD daerah masing-masing juga segera melakukan pembahasan anggaran yang digeser atau direvisi untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Saya dan Ketua DPRD juga akan segera membahas revisi anggaran lagi, dan bisa dipastikan anggaran sekitar Rp30 miliar akan bertambah,” urainya.(her/humasprovkaltim)
27 November 2021 Jam 12:08:32
Berita Acara
20 Oktober 2020 Jam 22:03:13
Berita Acara
23 Februari 2020 Jam 10:16:22
Berita Acara
13 Agustus 2021 Jam 20:32:34
Berita Acara
18 November 2021 Jam 22:15:35
Berita Acara
08 Januari 2021 Jam 17:27:55
Berita Acara
07 Juni 2023 Jam 22:28:17
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:21:42
Gubernur Kaltim
07 Juni 2023 Jam 18:07:32
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
18 Desember 2022 Jam 22:44:10
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Agama
30 Oktober 2019 Jam 10:10:28
Kegiatan Pemerintah
26 November 2020 Jam 22:08:42
Pekerjaan Umum
08 Mei 2020 Jam 20:46:26
Kesehatan