Kalimantan Timur
Riza Sebutkan 150 Desa Masuk ProKlim

SAMARINDA - Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  Provinsi Kaltim  Riza Indra Riadi  mengatakan dalam rangka penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah  tetapkan  kampung iklim. Untuk Kaltim telah ditergetkan  200 desa Proklim dan sampai saat ini sudah  terealisasi 150  desa masuk Proklim yang tersebar di tujuh kabupaten. "150 Proklim tersebar di tujuh  kabupaten terdiri Paser, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara," sebut Riza Indra Riadi.

Pelaksanaan Proklim, lanjut Riza  meningkatkan keterlibatan kepala desa dan  masyarakat  untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tidak hanya pengelolaan hutan mangrove juga hutan adat. Tidak hanya untuk produksi tetapi juga konservasinya,  "Salah satu momentum penting dalam mendorong pengembangan ProgKlim di Kaltim adalah dicapainya  kesepakatan pembangunan hijau  dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di seluruh kabupaten di Kaltim," ujarnya.

Menurutnya, tujuan utama pembentukan Progklim adalah mendorong  partisipasi  kepada desa/kampung dan  masyarakat di lokasi tertentu melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksnakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah secara berkelanjutan. "Karena itu,  Dinas  Kelautan dan Perikanan  Kaltim  akan terus melaksanakan  sosialisasi Proklim dalam upaya keterlibatannya mendukung program penurunan emisi karbon Forest Carbon Partnership Fasilty (FCPF) Carbon Fund 2020-2024. Seperti memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan program pengurangan emisi berbayar yang dibiayai Bank Dunia untuk desa-desa yang masih memiliki kawasan hutan di seluruh wilayah Kaltim," papar Riza.

Dalam melaksanakan sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim  bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim termasuk pemerintah kabupaten dan  dinas terkait dimasing-masing daerah.(mar/her/yans/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation