SAMARINDA - Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan dalam rangka penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah tetapkan kampung iklim. Untuk Kaltim telah ditergetkan 200 desa Proklim dan sampai saat ini sudah terealisasi 150 desa masuk Proklim yang tersebar di tujuh kabupaten. "150 Proklim tersebar di tujuh kabupaten terdiri Paser, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara," sebut Riza Indra Riadi.
Pelaksanaan Proklim, lanjut Riza meningkatkan keterlibatan kepala desa dan masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tidak hanya pengelolaan hutan mangrove juga hutan adat. Tidak hanya untuk produksi tetapi juga konservasinya, "Salah satu momentum penting dalam mendorong pengembangan ProgKlim di Kaltim adalah dicapainya kesepakatan pembangunan hijau dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di seluruh kabupaten di Kaltim," ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama pembentukan Progklim adalah mendorong partisipasi kepada desa/kampung dan masyarakat di lokasi tertentu melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksnakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah secara berkelanjutan. "Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim akan terus melaksanakan sosialisasi Proklim dalam upaya keterlibatannya mendukung program penurunan emisi karbon Forest Carbon Partnership Fasilty (FCPF) Carbon Fund 2020-2024. Seperti memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan program pengurangan emisi berbayar yang dibiayai Bank Dunia untuk desa-desa yang masih memiliki kawasan hutan di seluruh wilayah Kaltim," papar Riza.
Dalam melaksanakan sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim termasuk pemerintah kabupaten dan dinas terkait dimasing-masing daerah.(mar/her/yans/humasprov kaltim)
13 Desember 2019 Jam 23:14:32
Lingkungan Hidup
09 Desember 2022 Jam 09:53:34
Lingkungan Hidup
18 Oktober 2020 Jam 19:00:45
Lingkungan Hidup
01 Desember 2019 Jam 11:30:09
Lingkungan Hidup
01 November 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
08 Juni 2018 Jam 22:07:49
Lingkungan Hidup
23 Maret 2023 Jam 13:54:47
FCPF-CF
23 Maret 2023 Jam 13:41:20
Wakil Gubernur Kaltim
23 Maret 2023 Jam 13:28:48
Even Olahraga
23 Maret 2023 Jam 13:17:46
Lingkungan Hidup
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
09 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 September 2018 Jam 14:43:27
Pemerintahan
10 Juni 2019 Jam 15:00:20
Pemerintahan
18 Januari 2022 Jam 14:44:06
Administrasi Pembangunan
04 Juli 2021 Jam 20:07:20
Ketetapan Pemerintah