SAMARINDA - Program Kampung Iklim (Proklim) adalah program berlingkup nasional yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan dalam rangka penguatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim telah tetapkan kampung iklim. Untuk Kaltim telah ditergetkan 200 desa Proklim dan sampai saat ini sudah terealisasi 150 desa masuk Proklim yang tersebar di tujuh kabupaten. "150 Proklim tersebar di tujuh kabupaten terdiri Paser, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara," sebut Riza Indra Riadi.
Pelaksanaan Proklim, lanjut Riza meningkatkan keterlibatan kepala desa dan masyarakat untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tidak hanya pengelolaan hutan mangrove juga hutan adat. Tidak hanya untuk produksi tetapi juga konservasinya, "Salah satu momentum penting dalam mendorong pengembangan ProgKlim di Kaltim adalah dicapainya kesepakatan pembangunan hijau dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca di seluruh kabupaten di Kaltim," ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama pembentukan Progklim adalah mendorong partisipasi kepada desa/kampung dan masyarakat di lokasi tertentu melakukan upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksnakan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah secara berkelanjutan. "Karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim akan terus melaksanakan sosialisasi Proklim dalam upaya keterlibatannya mendukung program penurunan emisi karbon Forest Carbon Partnership Fasilty (FCPF) Carbon Fund 2020-2024. Seperti memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan program pengurangan emisi berbayar yang dibiayai Bank Dunia untuk desa-desa yang masih memiliki kawasan hutan di seluruh wilayah Kaltim," papar Riza.
Dalam melaksanakan sosialisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim bekerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim termasuk pemerintah kabupaten dan dinas terkait dimasing-masing daerah.(mar/her/yans/humasprov kaltim)
23 Maret 2023 Jam 13:17:46
Lingkungan Hidup
06 November 2019 Jam 23:40:27
Lingkungan Hidup
04 April 2019 Jam 10:02:45
Lingkungan Hidup
26 Februari 2016 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
28 Agustus 2019 Jam 18:30:20
Lingkungan Hidup
20 Juli 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
16 Februari 2020 Jam 15:45:54
Kegiatan Silaturahmi
09 Juni 2017 Jam 09:45:45
Sosial
07 Februari 2019 Jam 19:44:37
Kegiatan Silaturahmi
26 April 2019 Jam 14:26:48
Kegiatan Silaturahmi