Tokoh Masyarakat Kaltim tuntut Otsus
SAMARINDA-Pemprov Kaltim terus berupaya memfasilitasi aspirasi masyarakat Kaltim yang menuntut pemberlakuan otonomi khusus (otsus). Masyarakat Kaltim ingin hidup sejahtera dan damai dengan pembangunan infrastruktur yang baik melalui otsus.
Pembahasan tentang otsus ini Selasa (2/12) kemarin dibahas sejumlah forum resmi di Kaltim. Yakni Forum Komunikasi Persaudaraan Masyarakat Kaltim (FKPMKT), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kaltim (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) serta Forum Komunikasi Pengusaha (FKP).
“Prinsipnya Pemprov Kaltim pantang untuk tidak mengakomodasi dan memfasilitasi aspirasi rakyat untuk membawa masa depan daerah ini lebih baik. Karena, ini merupakan kehendak masyarakat bukan pemerintah. Tujuannya untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat Kaltim,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi usai menghadiri pertemuan bersama para tokoh FKPMKT, FKUB, FKDM, FPK, FKPT dan FKP.
Menurut dia, hal ini merupakan niat baik para tokoh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Kaltim yang kini masih terbelakang. Mereka berpendapat, melalui otsus, Kaltim akan mengalami percepatan pembangunan di masa mendatang. Artinya, pembangunan di daerah ini dapat lebih maju dari kondisi sekarang.
Mewujudkan semua itu, maka perlu komunikasi dan koordinasi serta gerakan yang jelas, sehingga ke depan dapat menciptakan daerah ini lebih sejahtera. Bahkan, sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam beberapa forum kerukunan juga telah bertemu dengan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak dan sudah memberikan apresiasi hal itu agar tetap dilanjutkan.
Rusmadi mengakui, banyak alasan yang dikemukakan untuk menutut pemberlakuan otsus. Diantaranya, Kaltim memiliki kekayaan alam melimpah tetapi ironisnya masyarakat di daerah ini justru masih mengalami kemiskinan dan masih banyak yang menganggur.
“Mestinya suatu Negara maupun daerah yang kaya mampu memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan ini telah diamanahkan dalam UUD 1945. Jadi, apa yang ada di daerah ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi, faktanya masih banyak masyarakat kita yang belum menerima manfaat tersebut, terutama yang berada di daerah pedalaman dan perbatasan,” tegas Rusmadi.
Untuk itu, perjuangan yang telah dilakukan sebelumnya juga dapat menjadi perhatian semua pihak, agar apa yang diperjuangkan saat ini tidak terulang kembali seperti sebelumya. Kaltim gagal menekan pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus. Dalam kasus ini, rakyat Kaltim hanya menuntut keadilan. Apalagi pusat telah menghapus dana alokasi umum (DAU) pada 2015.
“Memang kekayaan alam Kaltim terus dimanfaatkan pemerintah pusat. Namun, hal ini tidak dipertimbangkan pusat bahwa risiko sosial dan dampak lingkungan yang menerimanya adalah rakyat Kaltim. Jadi, sudah seharusnya pemerintah pusat memberikan keadilan terhadap daerah ini,” tegas Rusmadi. (jay/sul/hmsprov)
////Foto : Plt Sekprov Kaltim Rusmadi memberi arahan pada rapat yang dihadiri para tokoh masyarakat untuk membahas isu tuntutan otonomi khusus. (fajar/humasprov)
29 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Agustus 2021 Jam 16:06:18
Pemerintahan
07 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Januari 2020 Jam 15:19:36
Pemerintahan
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
26 Januari 2023 Jam 06:05:37
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
23 Januari 2023 Jam 06:22:35
Wakil Gubernur Kaltim
01 Februari 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
26 Juni 2014 Jam 00:00:00
Agama
17 Januari 2013 Jam 00:00:00
Sosial
19 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan