TENGGARONG - Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) HM Jauhar Efendi memberi apresiasi pencegahan dan pengawasan dalam mewujudkan desa berintegritas bagi perangkat desa se-Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan melalui inisiasi penyelenggaraan seminar nasional tentang implementasi dana desa.
Momentum ini diharap dapat mengajak keterlibatan semua pihak ikut mengawal pengelolaan atau implementasi dana desa yang bersumber dari APBN dengan baik terhindar dari penyalahgunaan keuangan. "Mengingat pada forum ini semua pihak bertemu, baik pemerintah maupun unsur lain dalam masyarakat untuk mewujudkan terwujudnya desa berintegritas dalam konteks Nawa Cita. Diharapkan semua bisa mengawal pemerintah desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut" kata Rusmadi diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, M Jauhar Efendi saat menghadiri Seminar Nasional di Aula BAPPEDA Kutai Kartanegara, Kamis (21/12).
Jauhar menambahkan bahwa salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita yang menjadi substansi seminar adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menegaskan prinsip pembangunan yang diamanahkan dalam UU Desa, yakni desa membangun dan membangun desa. Artinya desa harus bergerak membangun, tapi juga perlu mendapat dukungan memadai serta adanya dukungan dan keterlibatan semua pihak dan sektor agar terjadi percepatan serta hasilnya dirasakan masyarakat.
"Dana desa yang merupakan dukungan anggaran pembanguna desa dari APBN tersebut diharap digunakan dengan baik dalan rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Sejalan dengan itu pihak terkait penyaluran dana desa dapat memaksimalkan peran mewujudkan pembangunan desa. Pemprov juga sudah mengingatkan camat agar bisa menjadi fasilitator dan motivator kepala desa beserta perangkatnya menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. "Camat juga hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga dapat mengantisipasi hal tidak diinginkan dalam pengelolaan desa," tegasnya.
Seminar dihadiri Plt Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah dengan menghadirkan narasumber Ketua Satgas Dana Desa Irjen Purn Bibit Samad Rianto, Kajati Kaltim Fadhil Zumhana, serta Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Kaltim, Miden Sihombing. (jay/sul/ri/humasprov)
05 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26 Juli 2018 Jam 19:24:03
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20 November 2019 Jam 09:57:34
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14 September 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23 Desember 2017 Jam 13:46:42
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
11 Desember 2021 Jam 11:36:36
Kegiatan Silaturahmi
06 Agustus 2021 Jam 09:21:34
Kunjungan Kerja
14 Januari 2020 Jam 11:54:48
Kegiatan Pemerintah
03 Oktober 2022 Jam 10:34:42
Informasi dan Komunikasi
03 November 2020 Jam 23:49:48
PKK