TALISAYAN - Pemerintah memberikan kabar gembira bagi masyarakat sekitar hutan, menyusul penyerahan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pemprov Kaltim yang dilakukan Sekprov Kaltim Rusmadi mewakili Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak.
SK HPHD diserahkan kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari empat desa di Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau. Empat LPHD tersebut, yaitu HPHD untuk LPHD Panglima Jerrung (Desa Dumaring), Tebih Dalundun (Desa Biatan Ilir), Long Ayap dan Punan Segah.
"Alhamdulillah rakyat Kaltim khususnya Berau, di Kecamatan Talisayan sudah bisa mengelola dan memanfaatkan hutan lindung menjadi hutan desa demi kesejahteraan atau peningkatan ekonomi masyarakat," kata Rusmadi saat sosialisasi pengelolaan hutan desa dan penyerahan SK HPHD di Balai Kecamatan Talisayan, Senin (24/7).
Cak Rus minta agar potensi yang tersedia di lahan masing-masing hutan desa dapat dikelola sebaik-baiknya dan didukung Dinas Kehutanan serta perangkat sektor lainnya. Contohnya LSM maupun pemerintah desa dan kecamatan. Pemanfaatan lahan hutan desa hendaknya dapat dikelola dengan tepat, tanpa merusak lingkungan. Artinya, membangun ekonomi tentu harus terus dilakukan, khususnya memanfaatkan lahan hutan desa untuk kepentingan masyarakat, tetapi tidak harus merusak lingkungan. Jangan sampai pembangunan dilakukan tetapi hanya dirasakan manfaatnya bagi golongan tertentu bukan masyarakat. Hal demikian tidak boleh terjadi di Kaltim.
"Yang kita inginkan masyarakat harus sejahtera, tetapi tidak merusak lingkungan. Jadi yang maju itu bukan hanya kota. Desa pun harus maju tapi hutan kita tetap sejuk dan hijau," tegas Rusmadi. Diakuinya setiap pemanfaatan lahan akan selalu menimbulkan imbas. Namun jangan sampai berlebihan hingga berdampak buruk terhadap lingkungan.
Selain itu, Rusmadi menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pembangunan akan terlihat dari tingkat kesejahteraan rakyat. Menurut Rusmadi, Berau termasuk daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat. Apalagi Berau memiliki banyak potensi ekonomi, salah satunya sektor pariwisata dan keindahan gugusan kepulauan Derawan. "Yang jelas saat ini banyak kemajuan yang sudah dilakukan Pemprov Kaltim. Mulai pembangunan jalan alternatif hingga peningkatan kualitas SDM melalui bantuan beasiswa Kaltim Cemerlang," jelasnya.
Jadi ekonomi yang dibangun pemprov bukan program jangka pendek. Tapi jangka panjang. Contohnya dari pelayanan kesehatan melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama yang ada di sejumlah kecamatan di Kaltim. "Pemerintah berhasil jika ekonomi tumbuh. Ekonomi tumbuh rakyat harus sejahtera. Itulah pemerataan. Termasuk pengembangan dan pemanfaatan lahan hutan desa ini," pungkas Cak Rus. (jay/sul/humasprov)
19 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23 Januari 2020 Jam 08:43:01
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17 Juli 2020 Jam 13:54:50
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
09 Desember 2018 Jam 21:29:35
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14 April 2019 Jam 09:15:42
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18 September 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
07 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 April 2021 Jam 19:29:16
Kunjungan Kerja
27 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
20 Januari 2019 Jam 18:44:18
Kegiatan Silaturahmi
16 Oktober 2022 Jam 20:17:13
Gubernur Kaltim