11 September 2017 Jam 09:39:47   Humas Prov. Kaltim   Kegiatan Pemerintah   1079 kali

 

PALEMBANG – Kemajuan suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kecakapan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawal setiap gerak pembangunan. Bukan hanya membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional dan berintegritas, sukses pembangunan suatu daerah juga akan bergantung pada kemampuan sekretaris daerah (Sekda) untuk membantu kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) menetapkan kebijakan yang tepat dan mengoordinasikannya dengan baik dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. “Tugas utama Sekda adalah membantu kepala daerah untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan terbaik. Kemudian mengawalnya dalam kerja-kerja OPD dan memastikan semua  berjalan baik,” kata Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi MS usai menghadiri Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi bagi Sekretaris Daerah seluruh Indonesia yang digagas oleh Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Hotel Horison Ultima Palembang, Jumat (8/9).

 

Pekerjaan terkini yang menurut Rusmadi juga harus menjadi fokus para Sekda adalah mengawal APBD, baik  untuk APBD Perubahan 2017 maupun RAPBD 2018. Setiap program dan rencana pengelolaan APBD harus sangat dicermati dengan baik dan benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat. “Pembahasan APBD harus kita cermati, harus efektif dan efisien. APBD kita harus benar-benar untuk kepentingan rakyat,”  ucap Rusmadi.

 

Dia juga menyinggung pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama terkait pelaksanaan program strategis nasional bidang infrastruktur. Kaltim kata Rusmadi terus memberikan dukungan yang baik untuk itu, mulai dari sisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah, perizinan, pembebasan lahan hingga jaminan stabilitas keamanan dan politik. Terkait seruan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo soal dukungan Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, Dia juga menegaskan pihaknya telah memberikan perhatian besar demi sukses dua even politik tersebut.

 

Dukungan termasuk untuk mengawal kelancaran alokasi dana untuk penyelenggaraan pilkada dan pilpres, meliputi pendanaan untuk KPUD, Bawaslu, Panwas, kepolisian dan TNI. Rusmadi juga mengajak para Sekda di kabupaten dan kota agar lebih jeli mengantisipasi pergerakan isu yang berkembang di masyarakat. Salah satunya terkait upaya kelompok-kelompok tertentu yang menyebarkan ujaran kebencian dan berupaya keras untuk ‘menenggelamkan’ kerja keras pemerintah dengan isu-isu yang berpotensi menganggu stabilitas politik di daerah maupun nasional. “Kita harus pastikan, bahwa tidak ada ASN Kaltim yang terlibat dalam ujaran kebencian atau menyebarkan berita buruk terkait kerja-kerja pemerintah,” tegasnya.

 

Secara internal Rusmadi akan terus mendorong perubahan sikap mental ASN, menjadi lebih melayani bukan dilayani. Dia pun akan menjadi motivator perubahan itu. “Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti. Pelayanan publik harus jadi konsentrasi utama untuk perubahan daerah. Setiap OPD harus terus lakukan inovasi. Dan bukan hanya invatif, sampaikan keberhasilan itu kepada masyarakat. Jadi harus inovatif dan informatif,” pesannya.

 

Apresiasi juga disampaikannya kepada para Sekda di kabupaten dan kota. Sebab berkat dukungan mereka jugalah maka kemajuan Kaltim saat ini perlahan sudah bisa dinikmati masyarakat. “Jika Kaltim saat ini semakin maju. Tentu kita tidak bisa boleh mengabaikan peran luar biasa para Sekda di kabupaten dan kota. Mari terus berkarya, tetap kuat demi rakyat dan untuk Kaltim yang lebih sukses lagi ke depan,” pungkas Rusmadi. Hadir dalam pembukaan Rakornas tersebut, Gubernur Sumatera Selatan dan MenPAN dan RB Azman Abnur menjadi salah satu pembicara pada Jumat (8/9).

 

Rakornas Forsesdasi juga banyak membahas tentang ‘nasib’ para Sekda saat terjadi pergantian kepala daerah. Tidak sedikit Sekda dicopot dari jabatan tanpa alasan jelas, padahal berkinerja sangat baik. Turun eselon, bahkan dinonjobkan. Isu lain yang tidak kalah hangat dibahas adalah terkait ‘nasib’ Sekda   yang harus mundur dari PNS saat maju sebagai calon. Ada kesan kuat, posisi PNS sangat dilemahkan dalam kaitan suksesi ini. “Melalui Forsesdasi kami akan terus berjuang. Jadi Sekda itu kan  prosesnya tidak gampang, banyak tahapan. Tapi bisa dicopot hanya dalam dua jam padahal dia sudah berkinerja baik dan tidak melakukan kesalahan. Kami akan mendorong adanya mutasi Sekda diantara kabupaten dan kota, seperti suah dilakukan di Jawa Timur. Demikian hingga mutasi ke provinsi lain atau menempati eselon I di kementerian,” kata Ketua Umum Forsesdasi Dr Sri Puryono yang juga Sekprov Jawa Tengah. (sul/ri/humasprov)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak