SAMARINDA - Pemerintah telah melakukan gerak cepat, sekaligus menepis aura pesimisme pemindahan ibu kota negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur.
Saat ini, diakui anggota Komisi X DPR-RI Dapil Kaltim Hj Hetifah Sjaifudian bahwa rancangan undang-undang (RUU) IKN telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2019.
"Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan rapat paripurna. Dan dalam Prolegnas sudah ada salah satu RUU tentang ibu kota negara," katanya saat menghadiri Musda VII IBI Kaltim di Kota Bangun Ballroom Hotel Selyca Mulia Samarinda, Minggu (22/12/2019).
Legislator Kaltim dari Partai Golkar ini berharap saat kembali di masa sidang berikutnya bisa dibuat shortlist. Utamanya, UU IKN masuk dalam Prolegnas.
"Kami sangat apresiasi gerak cepat pemerintah. Apalagi, akan ada pemenang desainer IKN yang dilakukan Kementerian PUPR. Berarti konsultan segera ditunjuk juga program lain percepatan pembangunan IKN. Kami rasa cukup serius ya pemerintah dalam hal ini" jelasnya.
Selain itu, bukti keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan kedatangan Presiden Joko Widodo bersama menteri terkait langsung ke lokasi IKN. Bahkan melalui jalur darat untuk melihat dan merasakan langsung jalur akses IKN.
Termasuk bertemu dengan para tokoh-tokoh adat dan masyarakat Kaltim, khususnya yang wilayahnya akan dijadikan lokasi IKN seperti Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Balikpapan saat kunker Presiden meresmikan pemungsian jalan tol Balikpapan-Samarinda.
"Sejauh ini, karena kita sudah membentuk Pansus dan mereka sudah memberikan rekomendasi di rapat paripurna. Sebagian besar setuju dan kami memberikan masukan sebagai pendalaman. Agar pemindahan IKN tidak asal-asalan, tapi harus berkelanjutan dan menyejahterakan rakyat. Target kalau masuk dalam Prolegnas, kita upayakan tahun ini tuntas UU IKN," ungkap Hetifah.(yans/her/humasprovkaltim)
23 Agustus 2020 Jam 23:51:17
Pemerintahan
27 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 September 2018 Jam 17:15:34
Pemerintahan
07 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Mei 2020 Jam 22:06:21
Pemerintahan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
03 September 2014 Jam 00:00:00
Perkebunan
11 Mei 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
22 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Maret 2014 Jam 00:00:00
Peternakan
26 Maret 2013 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral