SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim mengatakan Pemprov Kaltim bersyukur, DPRD Provinsi Kaltim melalui Badan Anggaran telah menyampaikan hasil kerjanya, dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan APBD Provinsi Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun.
"Kami memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kaltim yang telah menyukseskan pengesahan dan penandatanganan APBD Kaltim tahun 2021, semoga anggaran yang disahkan ini bisa memberikan manfaat untuk membangun Kaltim dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim," kata Hadi Mulyadi usai menghadari rapat Paripurna ke-39 DPRD Kaltim, dari enam agenda. Salah satunya adalah Persetujuan DPRD Kaltim terhadap Raperda menjadi Perda APBD tahun anggaran 2021 dan
Penandatanganan persetujuan ABPD Tahun Anggaran 2021, Antara DPRD Kaltim dengan Gubernur Kaltim, yang digelar di Gedung D lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (14/12/2020).
Hadi Mulyadi menambahkan rangkaian penyusunan pembahasan hingga persetujuan rancangan APBD Tahun Anggaran 2001 telah di lalui
" Saya percaya bahwa kerjasama pemerintah Pemprov Kaltim dan DPRD Provinsi Kaltim yang telah terjalin baik selama ini dapat memberikan momentum yang kuat, dan merupakan modal dasar kita bersama untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
"Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada pimpinan dewan dan segenap anggota dewan Provinsi Kaltim yang bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dapat menyetujui bersama rancangan APBD Tahun Anggaran 2021," tandasnya.
Hadi Mulyadi menambahkan, APBD tahun 2021 tersebut nantinya akan dikhususkan untuk dunia kesehatan dan pendidikan, dimana kedua hal tersebut menjadi faktor serius yang harus ditangani.
" Termasuk pembangunan infrastruktur maupun sektor lainnya," ujarnya.
APBD Kaltim tahun 2021 sebesar Rp11,61 triliun, dengan rincian pendapatan direncanakan sebesar Rp9,58 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,39 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp4,18 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,27 miliar,
Kemudian belanja daerah sebesar Rp11,61 triliun yang direncanakan untuk belanja yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Serta pembiayaan daerah Provinsi Kaltim mengalokasikan penerimaan pembiayaan (Silva) sebesar Rp2.02 triliun dan pengeluaran penbiayaan untuk penyertaan modal sebesar Rp3,65 miliar.
Tampak hadir dalam rapat paripurna ke-39 DPRD Kaltim secara daring dan luring Ketua dan Anggota DPRD Kaltim, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten administrasi umum, kepala BPKAD serta kepala OPD terkait serta undangan lainnya.(ri/yans/humasprov Kaltim)
05 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Oktober 2019 Jam 10:08:27
Pemerintahan
27 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Februari 2019 Jam 20:50:57
Pemerintahan
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
18 Maret 2021 Jam 18:00:07
Pengumuman
09 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
30 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
06 November 2017 Jam 07:57:43
Sumber Daya Manusia
01 Juli 2019 Jam 21:10:50
Pendidikan