Saling Bersinergi Bangun Kawasan Perbatasan Kaltim

20 Oktober 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 959 kali

Saling Bersinergi Bangun Kawasan Perbatasan Kaltim

SAMARINDA– Pembangunan kawasan perbatasan menjadi salah satu program prioritas Pemprov Kaltim. Dalam pelaksanaannya, ditemui berbagai macam permasalahan yang komplek dan beragam. Untuk itu, Pemprov melalui Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) terus berupaya melakukan sinergi dengan instansi lain dan seluruh pemangku kepentingan guna melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

Kepala BPPD Kaltim, Frederik Bid, didampingi Kabid Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Husaini, mengungkapkan sesuai instruksi Gubernur Awang Faroek Ishak, setiap SKPD lingkup Pemprov Kaltim agar mengalokasikan anggaran pembangunan kawasan perbatasan dalam rencana anggarannya.

“Semua pihak harus terlibat dalam pembangunan kawasan perbatasan yang menjadi beranda NKRI. Mulai dari pemerintah pusat melalui instansi teknisnya yang ada di daerah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, dunia usaha dan lainnya. Semua harus jelas pembagian tugasnya. Sehingga pelaksanaannya harus saling bersinergi. Kata lainnya kita harus keroyokan dalam membangun perbatasan,” ungkapnya akhir pekan lalu.

Selain pembangunan bidang fisik (infrastruktur) yang terus ditingkatkan, yang menjadi perhatian serius Pemprov Kaltim adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dan kreativitas usaha masyarakat.

Untuk itu, Frederik menjelaskan dalam upaya mewujudkan hal itu, BPPD Kaltim berkolaborasi dengan sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kaltim menggelar pelatihan wirausaha dan UMKM di Pulau Maratua pada 22-24 Oktober 2014, sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang ada di Kaltim.

“Masyarakat di sini mayoritas adalah nelayan. Jadi kita akan fokus memberikan sosialisasi, motivasi sekaligus menyerahkan bantuan peratalan untuk pengembangan potensi perikanan di Pulau Maratua,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha, Husaini menambahkan, selain itu juga akan diberikan pembekalan tentang batas negara kepada masyarakat di Pulau Maratua, yang memiliki penduduk sektiar 3.000 jiwa dan tersebar di empat kelurahan, yakni Desa Teluk Harapan (ibukota kecamatan), Desa Teluk Alolo, Desa Payungpayung dan Desa Bohesilian.

Selain BPPD, sebut Husaini, turut menyertai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama (PPWK), serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diwakili Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut.

”Ini merupakan tanggung jawab kita untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat kawasan perbatasan, guna meningkatkan kapasitas dan kreativitas yang dibutuhkan untuk membuka peluang usaha bagi mereka,” tambahnya. (her/sul/hmsprov)

//Foto: Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak ketika meninjau kawasan perbatasan. (dok/humasprov kaltim).

Berita Terkait