Salman: Gubernur Bisa Monitoring Lewat ULP System

07 Agustus 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Ekonomi dan Pendapatan Daerah 1648 kali

Sampaikan Informasi Real Time Tentang Lelang Paket Pengadaan

SAMARINDA–Sejak dibentuk pada awal 2014, Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada di bawah naungan Biro Pembangunan Daerah (Bangda) Setprov Kaltim terus melakukan percepatan lelang paket pengadaan di lingkup Pemprov Kaltim.

Kepala Biro Bangda Salman Lumoindong mengungkapkan saat ini telah dibangun dan dijalankan sebuah sistem yang menampilkan data maupun informasi yang lengkap tentang lelang paket pengadaan, dan dapat diakses oleh jajaran pimpinan seperti Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekprov.

“Kita sudah punya yang namanya ULP System. Sehingga informasi mengenai lelang sifatnya real time. Jadi pimpinan bisa tahu, sudah berapa paket yang sudah lelang ataupun yang masih dalam proses lelang. Sistem ini juga bisa digunakan pimpinan untuk melakukan monitoring terhadap kegiatan lelang,” ungkap Salman, Rabu (6/8).

Salman menjelaskan hingga 6 Agustus 2014, total paket yang masuk dalam ULP dari semua SKPD sebanyak 820 paket. Dengan rincian 729 paket sudah di lelang dengan nilai pagu dana Rp2,28 triliun, terdiri dari 527 paket yang sudah selesai di lelang (tanda tangan kontrak) dan 202 paket sedang berlangsung proses lelang. Sedangkan penawaran totalnya Rp2,031 triliun. Yang berarti ada deviasi sekitar 9-10 persen.

Paket lelang tersebut termasuk semua paket fisik, pengadaan barang dan jasa lainnya yang nilainya diatas Rp200 juta dari semua SKPD yang dilelang lewat ULP Kaltim. Sedangkan untuk paket konsultasi yang masuk ULP, nilainya di atas Rp50 juta.

“Jumlah paket tersebut akan terus bertambah sesuai dengan RUP dari SKPD. Diperkirakan akan mencapai 1.000 lebih paket yang akan dilelang untuk 2014. Secara ideal, harusnya pada Juni lelang sudah selesai semua. ULP tugasnya melaksanakan lelang dari SKPD, tetapi kewenangan penyerahan berkas itu dari SKPD. Jadi tidak ada masalah, ketika berkas lengkap dari SKPD kita siap melakukan lelang,” jelasnya.

Diketahui, pada 2013 ketika belum ada ULP, total paket pengadaan yang dilelang sekitar 1.000 paket. Untuk 2014, karena ada penurunan alokasi dana maka itu juga berpengaruh terhadap jumlah paket pengadaan yang dilelang. (her/hmsprov)

Berita Terkait