SAMARINDA - Guna menguatkan komitmen dan peran strategis masing-masing OPD Penggerak untuk percepatan pelaksanaan Pengarusarusutamaan Gender (PUG) di daerah, Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis OPD Penggerak PPRG Kabupaten/Kota Se Kaltim di Hotel Midtown Samarinda, Senin (16/9/2019).
Kepala Dinas KP3A Kaltim Halda Arsyad mengatakan secara khusus bimtek dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur OPD Driver tentang strategi PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Hal ini juga untuk menyamakan persepsi dalam rangka PUG.
“Koordinasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya persamaan persepsi yang sama. Karena selama ini masih ada pandangan atau persepsi bahwa urusan PUG adalah urusan Dinas PPPA,” ujarnya.
Sementara PUG, lanjut Halda, strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pematauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
Selain itu, masih lemahnya pemahaman tentang isu gender, khususnya di kalangan aparatur pada OPD Driver dan perencana program/kegiatan. Akibatnya, menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya.
“Fakta di lapangan menunjukkan masih sedikit aparatur OPD yang memahami fungsi dan peran strategis mereka sebagai penggerak (driver) dalam Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender, sehingga dalam pelaksanaan maupun hasilnya belum maksimal,” katanya.
Halda menambahkan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan PUG di tingkat nasional dan daerah. Yaitu, penguatan dasar hukum, komitmen pemangku kepentingan, terbatasanya pengetahuan/pemahaman tentang PUG oleh OPD bahkan OPD Penggerak PPRG tentang konsep gender, isu gender, data terpilah dan tujuh prasyarat PUG, serta penguatan koordinasi sesama instansi maupun antar penggerak dengan instansi pelaksana.
Ia berharap untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender diperlukan dukungan dan komitmen berbagai pihak. Mulai pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta stakeholder lainnya di tingkat pusat maupun daerah.
Kegiatan ini diikuti 30 peserta dari Dinas PPPA, Bappeda dan BPKAD kabupaten/kota se Kaltim. Narasumber Kabid Kesetaraan Gender Dalam Hamkam KPPPA Mohammad Udin, Fasilitator PUG Nasional Pratiti Budi Asih, Kasubbid Kesejahteraan Sosial Bappeda Kaltim Andrie Asdi, Kabid Sosbud dan Pemerintahan Bappeda Kukar Riadi Hadiwinoto dan Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) Unmul Samarinda Widyatmike Gede Mulawarman. (yans/her/humasprovkaltim)
11 Juli 2018 Jam 20:10:10
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Agustus 2020 Jam 22:54:53
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 November 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
13 Desember 2019 Jam 13:46:59
Sosial
24 November 2017 Jam 08:34:36
Pemerintahan
01 Oktober 2019 Jam 09:13:56
Kegiatan Silaturahmi
07 Juni 2013 Jam 00:00:00
Politik