BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo telah memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi baru ibu kota negara pengganti DKI Jakarta. Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah nama yang dipilih untuk istana negara yang akan dibangun di sekitar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Dipilihnya Kaltim tentu saja akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pembangunan, bahkan bukan hanya untuk Kalimantan Timur, tapi Indonesia. Semangatnya, menyeimbangkan pembangunan nasional yang tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.
IKN dipastikan akan membawa berkah bagi Kalimantan Timur. Selain karena memiliki potensi sumber daya alam melimpah di area tambang dan perkebunan, penetapan IKN juga akan menciptakan migrasi penduduk yang pasti signifikan.
Arus masuk investasi untuk pengembangan berbagai industri di Kaltim pun diperkirakan terjadi. Sebab itu, Kaltim harus mampu menyiapkan sumber daya manusia industri yang berdaya saing untuk menangkap peluang besar itu.
“Peluang besar itu sudah sangat terbuka. Karena itu, pendidikan dan industri harus ‘kawin’. Kalau tidak kawin, nanti satu lari kemana, yang lain lari kemana,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor saat membuka Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri di Tower Grand Sudirman Balikpapan, Rabu (15/6/2022).
Sinergi ini sangat penting untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tenaga kerja industri di Kaltim, yakni meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata 1.225 orang per tahun selama periode 2019-2039, sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).
Kerja besar untuk pengembangan sumber daya manusia industri ini menurut mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim itu memerlukan sinergi banyak pihak. Selain Dinas Pendidikan, juga Dinas Tenaga Kerja, Disperindagkop, perguruan tinggi, dan para pelaku industri.
Idealnya lanjut Roby, kolaborasi pemerintah di semua tingkatan dan perguruan tinggi untuk merancang proses pendidikan ini perlu melibatkan pelaku industri. Sebab pada akhirnya pihak industrilah yang akan menggunakan skill sumber daya manusia tersebut.
“Jika sinergi ini terbangun baik, maka serapan lulusan pendidikan industri harus 100%. Jadi tidak ada yang menganggur, karena sejak awal industri dilibatkan, bahkan untuk kurikulum yang diperlukan,” beber Roby.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Industri Disperindagkop dan UKM Kaltim Ronny Suhendra menambahkan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menelaah dan mengolah data dan informasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana link and match antara pendidikan dengan dunia usaha industri.
“Kami juga dorong pelaku industri melakukan kerja sama pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan,” kata Ronny.
Rapat menghadirkan Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, Sulawesi Selatan Zainal Abidin. (sul/adpimprov kaltim)
25 Mei 2017 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 September 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
23 September 2019 Jam 22:49:03
Pendidikan
22 April 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
23 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
28 Juni 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
29 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Agustus 2018 Jam 17:58:44
Perkebunan
04 April 2019 Jam 09:59:02
Kepemudaan dan Olahraga
02 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
23 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian