Sambut IKN, Pendidikan dan Industri Harus ‘Kawin’

16 Juni 2022 Jam 22:41:05 Cinthia Pendidikan 842 kali

Foto Samsul Arifin / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo telah memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi baru ibu kota negara pengganti DKI Jakarta. Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah nama yang dipilih untuk istana negara yang akan dibangun di sekitar Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Dipilihnya Kaltim tentu saja akan membawa dampak signifikan bagi kemajuan pembangunan, bahkan bukan hanya untuk Kalimantan Timur, tapi Indonesia. Semangatnya, menyeimbangkan pembangunan nasional yang tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris.

IKN dipastikan akan membawa berkah bagi Kalimantan Timur. Selain karena memiliki potensi sumber daya alam melimpah di area tambang dan perkebunan, penetapan IKN juga akan menciptakan migrasi penduduk yang pasti signifikan.

Arus masuk investasi untuk pengembangan berbagai industri di Kaltim pun diperkirakan terjadi. Sebab itu, Kaltim harus mampu menyiapkan sumber daya manusia industri yang berdaya saing untuk menangkap peluang besar itu.

“Peluang besar itu sudah sangat terbuka. Karena itu, pendidikan dan industri harus ‘kawin’. Kalau tidak kawin, nanti satu lari kemana, yang lain lari kemana,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim HM Yadi Robyan Noor saat membuka Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri di Tower Grand Sudirman Balikpapan, Rabu (15/6/2022).

Sinergi ini sangat penting untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tenaga kerja industri di Kaltim, yakni meningkatnya penyerapan tenaga kerja industri rata-rata 1.225 orang per tahun selama periode 2019-2039, sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

Kerja besar untuk pengembangan sumber daya manusia industri ini menurut mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kaltim itu memerlukan sinergi banyak pihak. Selain Dinas Pendidikan, juga Dinas Tenaga Kerja, Disperindagkop, perguruan tinggi, dan para pelaku industri.

Idealnya lanjut Roby, kolaborasi pemerintah di semua tingkatan dan perguruan tinggi untuk merancang proses pendidikan ini perlu melibatkan pelaku industri. Sebab pada akhirnya pihak industrilah yang akan menggunakan skill sumber daya manusia tersebut.

“Jika sinergi ini terbangun baik, maka serapan lulusan pendidikan industri harus 100%. Jadi tidak ada yang menganggur, karena sejak awal industri dilibatkan, bahkan untuk kurikulum yang diperlukan,” beber Roby.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Industri Disperindagkop dan UKM Kaltim Ronny Suhendra menambahkan rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menelaah dan mengolah data dan informasi kebutuhan kompetensi tenaga kerja industri. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana link and match antara pendidikan dengan dunia usaha industri.

“Kami juga dorong pelaku industri melakukan kerja sama pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan,” kata Ronny.

Rapat menghadirkan Direktur Akademi Komunitas Industri Manufaktur Bantaeng, Sulawesi Selatan Zainal Abidin. (sul/adpimprov kaltim)