SAMARINDA - Gerak cepat dan tepat harus dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim bersama Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Satuan Tugas (Satgas) Stunting Kaltim.
Hal ini menurut Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi yang juga Ketua TPPS Kaltim menyikapi hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang menyatakan angka stunting Kaltim naik 1,1 persen menjadi 23,9 persen.
"Kita harus segera mencari masalah penyebab kenaikan angka stunting ini, segera," kata Wagub Hadi Mulyadi saat menerima Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, di ruang kerjanya, Rabu 15 Februari 2023.
Koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan diakuinya, dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota sudah berjalan cukup baik.
Namun perlu komunikasi lebih intensif hingga ke tingkat lapang agar permasalahan stunting yang menyelimuti Benua Etam segera tertangani.
"Saya minta BKKBN bersama Satgas secepatnya buat pertemuan dan hadirkan seluruh instansi serta lembaga terkait," pinta mantan legislator Karang Paci dan Senayan ini.
Hal serius bagi orang nomor dua Benua Etam ini ditindaklanjuti jajaran Perwakilan BKKBN Kaltim dan Satgas Stunting dengan mengundang seluruh pemangku kepentingan di daerah.
"Kami melaporkan ke Pak Wagub selaku Ketua TPPS, bahwa awal Maret ini kita lakukan pertemuan, forum TPPS," ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto, usai bertemu Wagub Kaltim.
Forum rencananya akan dihadiri Ketua TPPS kabupaten/kota se-Kaltim, dilanjutkan rapat kerja daerah terkait stunting di Kaltim, serta langkah dan upaya konkret lainnya.
"Pak Wagub minta ada dibuatkan surat kepada TPPS dari tingkat kabupaten dan kota hingga kelurahan dan desa untuk segera melakukan pertemuan rapat, mini lokakarya namanya," jelasnya.
Dalam rapat-rapat itu, diharapkan dibahas faktor-faktor penyebab kenaikan angka stunting di masing-masing wilayah.
"Tahun ini, tepatnya di September nanti akan ada survei SSGI lagi. Jadi kami sudah harus menyusun langkah dan upaya bagaimana satu tahun itu bisa turun 5,9 persen," pungkasnya. (yans/sul/ky/adpimprov kaltim)
21 Juli 2022 Jam 19:20:57
Agenda Pemerintah
22 Februari 2018 Jam 10:05:29
Agenda Pemerintah
17 Februari 2022 Jam 09:51:32
Agenda Pemerintah
31 Oktober 2022 Jam 07:09:28
Agenda Pemerintah
14 Oktober 2022 Jam 15:04:08
Agenda Pemerintah
24 Februari 2022 Jam 21:41:34
Agenda Pemerintah
27 Mei 2023 Jam 19:57:38
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:25:39
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:21:38
Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:19:10
Wakil Gubernur Kaltim
27 Mei 2023 Jam 18:17:25
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
03 September 2016 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
27 Februari 2020 Jam 06:39:26
Berita Acara
08 Januari 2018 Jam 12:59:32
Pendidikan
20 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan