Kalimantan Timur
Seiring Kemajuan Teknologi dan Informasi, Arsiparis Harus Tingkatkan Kinerjanya

 

SAMARINDA- Pengelolan kearsipan yang profesional masih terkendala oleh sumber daya manusia dan anggaran, Oleh karena itu seharusnya dibutuhkan minimal dua orang tiap SKPD untuk menjadi arsiparis (pengelola arsip)

Kepala Badan Arsip Daerah (BAD) Provinsi Kaltim H Ardiansyah mengatakan peran kearsipan sangat penting dalam menjalankan -roda pemerintahan, pembangunan tidak akan berjalan tanpa bantuan data atau arsip karena arsip sebagai bahan dalam merancang satu program karena dinilai memiliki rekam jejak masa lalu atau sejarah.

"Tenaga  pengelola kearsipan, harus terus meningkatkan kinerja dan lebih profesionalitas. Karena, seiring dengan  banyaknya produk arsip, maka dituntut adanya tenaga kearsipan yang profesional dan tanggap dalam mengantisipasi serta merespon kemajuan teknologi dan komunikasi yang berkembang saat ini," kata Ardiansyah.

Ardiansyh menambahkan, saat ini kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip ialah masalah Sumber Daya Manusia (SDM).  Di Kaltim masih kurang tenaga arsiparis bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada,  seharusnya setiap SKPD  minimal ada dua orang arsiparis.

Untuk peningkatan  SDM dalam pengelolaan arsip, lanjut Ardiansyah, BAD melakukan  pembinaan  melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat), sosialisasi, bimbingan teknik, asistensi kearsipan. Pembinaan tidak hanya untuk pengelolanya tapi juga pada sistem pada lembaga/SKPD/badan kearsipan maupun sarana dan prasarana agar proses penciptaan hingga penyimpanan arsip sampai waktu yang ditentukan bisa langgeng.

"Sedangkan peran badan arsip untuk pembangunan yang merupakan tugas pokok dari badan arsip ada tiga yaitu, menetapkan kebijakan di bidang kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan kearsipan,"ujarnya.

Adapun kebijakan badan arsip untuk ditingkat provinsi ada peraturan gubernur yaitu tentang pedoman-pedoman penyelenggraan kearsipan meliputi penciptaan, proses penyusutan dan pemeliharaan arsip.(mar/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation