SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idulfitri 1443 H) merupakan momen yang tepat untuk melakukan koordinasi antarpihak, baik di tingkat pemerintah lembaga (stakeholder) dalam rangka menjaga stabilisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis di daerah.
“Semoga melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim pada hari ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang tentunya merupakan rangkaian dari upaya pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Kaltim,” kata Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim dalam rangka menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok khususnya dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/4/2022).
Jika dilihat laju inflasi tahun ke tahun (yoy) Provinsi Kalimantan Timur lima tahun terakhir, lanjut Sri wahyuni yaitu ), tahun 2017 3,16 %, tahun 2018 3,24 %, tahun 2019 1,66 %, tahun 2020 0,78 %. Laju inflasi Kaltim dari tahun ke tahun menunjukan penurunan sehingga laju inflasi Kaltim di bawah target inflasi nasional.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi atas peran aktif para bupati wali kota dan jajarannya, kepala OPD maupun seluruh anggota TPID Provinsi Kaltim dengan dukungan Bank Indonesia serta Satgas Pangan melalui koordinasi yang baik, sehingga upaya pengendalian inflasi di daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,” tandasnya.
Sri Wahyuni juga sampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga dengan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.
“Meningkatkan nilai tambah di sektor perikanan sehingga memiliki kontribusi menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran KUR pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian,” papar Sri Wahyuni. (mar/sul/adpimprov kaltim)
30 Januari 2022 Jam 23:37:55
Agenda Pemerintah
18 Februari 2020 Jam 09:54:20
Agenda Pemerintah
15 Juni 2017 Jam 13:51:45
Agenda Pemerintah
28 Desember 2017 Jam 09:29:48
Agenda Pemerintah
19 Mei 2022 Jam 21:33:35
Agenda Pemerintah
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
17 Desember 2019 Jam 14:20:16
Kegiatan Pemerintah
05 Januari 2018 Jam 01:36:36
Agama
28 Oktober 2021 Jam 20:22:57
Prestasi
12 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Januari 2020 Jam 15:05:33
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa