SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idulfitri 1443 H) merupakan momen yang tepat untuk melakukan koordinasi antarpihak, baik di tingkat pemerintah lembaga (stakeholder) dalam rangka menjaga stabilisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok dan barang strategis di daerah.
“Semoga melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim pada hari ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang tentunya merupakan rangkaian dari upaya pengendalian inflasi khususnya di Provinsi Kaltim,” kata Sri Wahyuni mewakili Gubernur Kaltim membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim dalam rangka menjaga stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok khususnya dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/4/2022).
Jika dilihat laju inflasi tahun ke tahun (yoy) Provinsi Kalimantan Timur lima tahun terakhir, lanjut Sri wahyuni yaitu ), tahun 2017 3,16 %, tahun 2018 3,24 %, tahun 2019 1,66 %, tahun 2020 0,78 %. Laju inflasi Kaltim dari tahun ke tahun menunjukan penurunan sehingga laju inflasi Kaltim di bawah target inflasi nasional.
“Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi atas peran aktif para bupati wali kota dan jajarannya, kepala OPD maupun seluruh anggota TPID Provinsi Kaltim dengan dukungan Bank Indonesia serta Satgas Pangan melalui koordinasi yang baik, sehingga upaya pengendalian inflasi di daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas fungsi masing-masing,” tandasnya.
Sri Wahyuni juga sampaikan arahan Presiden Joko Widodo dalam acara Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021, agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas harga dengan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah.
“Meningkatkan nilai tambah di sektor perikanan sehingga memiliki kontribusi menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk platform digital, penyaluran KUR pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian,” papar Sri Wahyuni. (mar/sul/adpimprov kaltim)
07 Desember 2017 Jam 18:42:46
Agenda Pemerintah
16 Maret 2022 Jam 18:27:17
Agenda Pemerintah
28 Desember 2017 Jam 09:29:48
Agenda Pemerintah
10 Februari 2022 Jam 12:15:43
Agenda Pemerintah
12 Mei 2023 Jam 11:37:09
Agenda Pemerintah
28 April 2023 Jam 21:42:24
Agenda Pemerintah
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
18 Februari 2018 Jam 19:43:34
Insfrakstuktur
11 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16 Juni 2019 Jam 00:44:59
Kegiatan Silaturahmi
03 Februari 2020 Jam 10:32:19
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
09 September 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan