Kalimantan Timur
Sekda : Jangan Sampai Belanja APBD Habis, Tapi Dampak Ke Masyarakat Tidak Ada

Foto Adi Suseno/ Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Sri Wahyuni mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan dana APBD secara benar dengan output  program kegiatan  yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

 

"Jadi spending (pengeluaran) APBD perangkat daerah itu jangan hanya sekadar untuk menuntaskan kegiatan. Tapi seberapa besar output kegiatan itu bisa berdampak kepada masyarakat," kata Sekda Sri Wahyuni di Jakarta, Selasa (21/3/2022).

 

Lebih jauh dijelaskan Sekda Sri Wahyuni bahwa belanja pemerintah salah satunya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

 

Pertumbuhan ekonomi akan membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara langsung akan berdampak pada penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di Kaltim.

 

Saat ini lanjut Sekda Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang nantinya akan disusul dengan rencana strategis (renstra) perangkat daerah.  

 

Yuni juga mengungkapkan, Pemprov Kaltim sedang melakukan penguatan pola penyusunan renstra. Para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) akan diminta memaparkan rencana strategis apa yang akan mereka lakukan pada 2024-2026. Ini penting, agar semua pimpinan perangkat daerah bisa secara konsisten melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas program dan kegiatan yang dijalankan.

 

"Jangan sampai nanti spending belanjanya habis, tapi dampaknya tidak ada.  Ini yang akan menjadi perhatian kita," tegas Yuni, sapaan akrabnya.

 

Output setiap program kegiatan harus jelas dan setiap kepala OPD wajib tahu. 

 

"Kepala OPD harus paham program dan  bertanggung jawab untuk mengawal program itu. Itu juga pesan Pak Gubernur saat rapim kemarin," beber Sekda Yuni. 

 

"Kegiatan harus jelas. Siapa penerima manfaatnya. Bukan sekadar memenuhi tupoksoi OPD," tegasnya.

 

Spending APBD juga harus memberi dampak signifikan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Salah satunya dengan prioritas belanja APBD untuk produk-produk dalam negeri. (sul)

Berita Terkait
Government Public Relation