Kalimantan Timur
Sekitar 500 Pajabat Eselon III dan IV Pemprov akan Jadi Fungsional

dok.adpimkaltim

BALIKPAPAN - Agar tidak salah menempatkan dalam penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional, maka peta jabatan menjadi sangat penting dan perlu dicermati.

"Di provinsi itu, eselon empatnya ada 400 orang dan eselon tiganya sekitar 100 orang. Jumlah yang banyak, jadi harus cermat penempatannya," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim HM Sa'bani saat Rapat Koordinasi Bidang Organisasi se-Kalimantan Timur Tahun 2021 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan Kamis (28/10/2021). 

Banyaknya pejabat struktural di provinsi yang dialihkan ke fungsional, juga dialami para pejabat eselon III dan IV di kabupaten dan kota, termasuk ada yang ingin mutasi ke provinsi. 

Bahkan, nantinya lanjut Sa'bani, akan ada fungsional yang eksisting. Padahal, saat ini, diakuinya, pemerintah daerah masih sibuk membahas penempatan struktural ke fungsional. 

"Sebab, ketika pejabat itu dilantik, dan ternyata tidak sesuai penempatannya, maka akan dievaluasi lagi. Dan, ini banyak sekali jumlahnya," ungkap Sa'bani, di hadapan peserta yang terdiri dari Asisten yang membidangi organisasi kabupaten/kota, Kepala BKD dan Kepala Bagian Organisasi/Kepala Sub Bagian pada Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se-Kaltim. 

Belum lagi ujarnya, harus menunggu dibuka formasi oleh pemerintah pusat atau kementerian yang membawahi dan membina jabatan fungsional bersangkutan. 

"Selain penempatan dan pengisian formasi jabatan. Tidak kalah pentingnya, kesejahteraan mereka. Bagaimana saat menjabat struktural (eselon III/IV) menjadi fungsional. Tetap atau malah berkurang perbaikan perhasilannya," jelasnya.

Karenanya, menurut Sa'bani banyak hal perlu diperhatikan Biro Organisasi atau Bagian Organisasi bersama BKD provinsi juga kabupaten dan kota terkait kebijakan pusat dalam peralihan pejabat struktural ke fungsional.  

"Semoga di rakor ini ada rumusan untuk menindaklanjutinya. Apalagi pusat mematok Desember ini sudah terlaksana, sementara kita di daerah belum ada ketetapan," pungkasnya. 

Kegiatan bertema Penguatan Kelembagaan dan Tatalaksana serta Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur dalam rangka Reformasi Birokrasi menuju Pelayanan Publik yang lebih optimal, dihadiri Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim Iwan Setiawan dan secara virtual narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (yans/sdn/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait