Sekretariat Daerah Harus Perkuat Fungsi Fasilitator Perangkat Daerah Dalam Koordinasi Perumusan Kebijakan

02 Februari 2023 Jam 07:45:48 Cinthia Agenda Pemerintah 110 kali

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA – Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus memperkuat fungsi sebagai fasilitator bagi perangkat daerah dalam koordinasi perumusan kebijakan. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Penyusunan Renstra dan Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026 di Ballroom Hotel Grand Jatra Balikpapan, Selasa, 1 Februari 2023.

"Jadi saya baca memang tugas dari sekretariat daerah dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), justru itu yang membatasi tugas sekretariat daerah itu sendiri," kata Yuni, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan semestinya IKU yang dibebankan kepada sekretariat daerah, dimana sekretaris daerah sebagai pemangkunya, IKU juga mencakup perangkat daerah yang lain.

"Tidak mengambil urusan, tapi bagaimana isu-isu strategis yang menjadi kewenangan biro. Tentu untuk menjembatani ini kita perlu mengenali apa yang menjadi masalah," sambung Yuni.

Yuni menjelaskan bahwa masalah di sekretariat daerah sangat kompleks. Menurutnya, sekretariat daerah mempunyai dua potret. Satu potret internal (ke dalam) dan kedua, potret dengan mitra perangkat daerah dari masing-masing biro.

"Kalau kita dapat permasalahan, kita bisa memetakan isu strategisnya. Kalau sudah dapat isu strategisnya baru kita bisa dapatkan tujuan kita kemana menyelesaikan suatu isu," imbuhnya.

Lanjutnya, sekretariat daerah perlu merumuskan tujuan, sasaran, arah strategi kebijakan, agar output setelah cascading, indikator kinerja utama sekretariat daerah tidak hanya mengampu tugas internal, tapi juga memfasilitasi tugas eksternal.

"Jadi IKU ini akan menggambarkan orkestrasi untuk perangkat daerah dalam wilayah kerja sekretariat daerah," terangnya.

Yuni juga menyarankan agar dalam pertemuan berikutnya bisa dihadirkan akademisi untuk membantu memberikan pandangan. Jadi pihak luar juga melihat dan membaca renstra sekretariat daerah.

"Secara internal kita bisa mendapatkan masukan dari Bappeda. Sekarang bagaimana orang luar melihat dan memotret renstra kita. Kenapa kita perlu orang luar menilai? Kita ingin yang kita rumuskan dengan yang dipedomani itu sesuai," jelasnya.

Lanjutnya paling tidak ada afirmasi bahwa renstra yang disusun terbaca oleh orang lain seperti apa yang dipahami dan disajikan.

"Saya berharap kita menyusun renstra bahasanya tidak panjang-panjang. Bahasanya tidak teks book, bahasanya tidak kontekstual, simple, singkat saja tapi sudah bisa mewakili apa yang kita mau," harapnya.

Sekda Yuni juga berharap renstra yang dibuat bukan dokumen wajib yang harus tersedia, tapi dokumen yang secara kreatif itu disajikan untuk dibaca dengan mudah. Lalu dibagikan ke semua staf dalam bentuk power point.

"Saya akan tertarik untuk itu dan mudah untuk meniru. Paparannya simple berupa pointer-pointer saja dan tidak ada kalimat yang panjang. Tapi inti dari pointer itu yang bisa dicari," terangnya. (ayu/sul/ky/adpimprov kaltim)