19 Oktober 2019 Jam 10:02:33   Humas Prov. Kaltim   Kegiatan Silaturahmi   1925 kali

JAKARTA – Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor memberi motivasi warga lokal untuk tanggap mengambil manfaat dari rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Penegasan itu disampaikan Isran pada Seminar Nasional Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan lbu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur di Ruang Djunaedi Hadisumarto 1-5 Gedung Saleh Afiff, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

"Orang Dayak itu di mana-mana ada. Cuma masih belum mendapat kesempatan yang memadai. Semoga dengan pemindahan IKN ke Kaltim, masyarakat lokal bisa berkontribusi lebih. Tapi tentunya harus disertai dengan kapasitas yang baik pula," tegas Isran Noor yang juga dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kaltim.

Menurut Isran, pemindahan IKN adalah kebutuhan negara. Bukan hanya urusan Kaltim atau Kalimantan. IKN adalah simbol sebuah negara. Dia meyakini rencana pemindahan IKN sudah dikaji mendalam oleh pemerintah. Baginya, ini merupakan kontribusi baru dari Kaltim untuk negara hingga memberikan dampak luas untuk pembangunan wilayah tengah dan timur Indonesia. "Tapi yang penting bahagia dulu. Modal dasarnya itu dulu,” pintanya.

Sedangkan terkait tuntutan otonomi khusus Dayak, menjaga dan mempertahankan budaya berladang masyarakat Kalimantan, serta hak-hak istimewa dalam proses pemindahan IKN, Gubernur Isran akan menampung aspirasi itu untuk dilanjutkan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait. "Saya yakin masyarakat Kaltim maupun Kalimantan bisa meningkatkan kapasitas menyongsong pemindahan IKN. Jadi harus lebih bersemangat, karena jika tidak kita akan tertinggal," pesan Isran.

Secara khusus mantan bupati Kutim ini pun menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan seminar nasional yang digagas oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Forum Dayak Kalimantan di Jakarta (FDKJ) dalam rangka mengidentifikasi konsep aplikatif kearifan lokal dan kebudayaan Suku Dayak untuk mendukung pemindahan lKN.

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan saat ini Bappenas sedang memikirkan dan merumuskan strategi-strategi untuk pemindahan IKN ke Kaltim, di antaranya memastikan tidak terjadi klaster perumahan yang ekslusif menurut suku, ras dan agama, menyediakan lapangan pekerjaan yang adil dan merata, mendesain program peningkatan SDM sesuai dengan kebutuhan, agar masyarakat lokal bisa menikmati dan berkontribusi setelah ibu kota negara baru benar-benar dipindahkan. "Semoga masyarakat Dayak bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam IKN yang baru. Dan bisa berkontribusi serta berpartisipasi saat IKN baru itu sudah ada," ajak Bambang.

Sekali lagi, Bambang menjelaskan pemindahan ibu kota negara sudah dikaji sejak 2015. Dijelaskan, Pulau Kalimantan ini menarik karena dimiliki tiga negara. Yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Posisi Kaltim yang berada tepat di tengah Indonesia juga menjadi salah satu alasan dipilihnya Kaltim.

"Ini suatu keputusan yang sangat tepat. Kita ingin punya kendali yang lebih baik. Kita ingin pemerintah pusat itu hadir lebih dekat ke setiap daerah di Indonesia yang begitu luas. Memberi perhatian lebih kepada wilayah tinur Indonesia, dalam upaya mengurangi kesenjangan antardaerah. Dan letak Kaltim mendukung semua itu. Ini juga membuktikan peran dan kontribusi Kaltim sebagai pusat pemerintahan baru dalam upaya menjaga kesatuan wilayah NKRI.

Seminar juga dihadiri Anggota DPR RI Dapil Kaltim Ismail Thomas dan Hetifah Sjaifudian, Anggota DPD RI Dapil Kaltara Martin Billa, Walikota Balikpapan Rizal Efendi, Bupati Malinau Yansen TP, Rektor Universitas Borneo Kaltara Adri Patton, Dewan Penasehat Forum Dayak Kalimantan di Jakarta (FDKJ)/Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) DKI Jakarta Brigjen Pol (Purn) H Damianus Jackie dan Ketua FKDJ Irjen Pol (Purn) Tommy Siagian, serta tokoh Dayak se Kalimantan. (her/sul)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak