BALIKPAPAN - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menggelar Seminar Sengketa Investasi Bidang Pertambangan Di Indonesia. Seminar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (27/11/2019) dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly
Seminar bertema Investasi Pertambangan, Mengapa Indonesia Digugat dihadiri Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenhumkam Cahyo R Muzar dan Inspektur Jenderal Jhoni Ginting.
Tegas Menkumham Yasonna Laoly mengingatkan seluruh perusahaan asing yang berusaha di Indonesia agar mentaati tata aturan negara Indonesia yang berlaku.
Menteri meminta semua perusahaan Indonesia yang bekerjasama dengan perusahaan asing agar memberikan pemahaman terkait peraturan negara Indonesia.
"Perangkat pemerintah berbagai tingkatan agar berhati-hati berurusan dengan perusahaan asing. Pemerintah daerah melakukan deteksi permasalah sedini mungkin. Awasi investasi asing lebih selektif," harap Yasonna.
Sementara Gubernur Isran Noor menyambut baik dan merasa bangga terhadap atas penyelengaraan seminar. Sengketa investasi bidang pertambangan di Indonesia hal yang terkait untuk antisipasi kemungkinan- kemungkinan Indonesia dapat digugat dilembaga Peradilan Arbitrase Internasional.
"Semoga ini akan banyak manfaatnya bagi bangsa kita, khususnya masyarakat dan pada pengusaha pertambangan yang ada di Kalimantan,” ucap Gubernur.
Isran Noor mengharapkan dalam seminar didapatkan informasi yang cukup memadai dalam hal bagaimana kerjasama investasi terutama dengan pihak luar.
“ Mudah-mudahan dari pertemuan ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi, sehingga dapat ditindak lanjuti semua pihak,” harapnya.
Peserta seminar 100 orang terdiri pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemenhumham, Bupati dan Walikota se Kalimantan, civitas akadimisi, dekan, dosen dan mahasiswa serta pengusaha.
Hadir mendampingi Tampak hadir Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Kajati dan KPT Kaltim, Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Menkumham Yasonna Laoly.(ful/her/yans/humasprovkaltim)
18 Juni 2017 Jam 08:41:24
Hukum dan HAM
17 April 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
25 Juli 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
01 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
24 September 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
11 November 2015 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
12 Juli 2016 Jam 00:00:00
Sosial
22 Maret 2022 Jam 12:25:09
Rapat Koordinasi Pemerintah
04 September 2013 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
01 Desember 2021 Jam 22:41:23
Sosial
22 November 2018 Jam 19:25:02
Pekerjaan Umum