MALANG - Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Bere Ali mengharapkan setiap bendahara di organisasi perangkat daerah (OPD) harus memiliki sertifikasi bendahara. Hal ini sangat penting agar setiap bendahara memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesional dalam pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Bere pun menegaskan agar pengelolaan keuangan daerah senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
"Sertifikasi bagi para bendahara ini tentu sangat penting karena kita harus menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien untuk menyajikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik," kata Bere Ali saat membuka Bimtek Persiapan Sertifikasi Bendahara dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Biro-Biro Setdaprov Kaltim yang dilaksanakan di Hotel Kartika Wijaya,, Batu, Malang, Selasa (27/3).
Bimtek persiapan sertifikasi bendahara dilaksanakan dengan harapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ke depan terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (clean goverment and good governance). "Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat," kata Bere Ali
Laporan Biro dan OPD merupakan bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Hal itu sangat mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan, sehingga dengan ketaatan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan sesuai ketentuan mampu meningkatkan nilai audit hasil pemeriksaan ke arah yang lebih baik. "Bimtek persiapan sertifikasi bendahara ini merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka merespon tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Penyelenggara Bimtek Persiapan Sertifikasi Bendahara, Suriansyah mengatakan kegiatan yang dilaksanakana dimaksudkan sebagai upaya untuk mempersiapkan para bendahara di lingkungan Setdaprov Kaltim dalam ujian sertifikasi bendahara. "Kegiatan diikuti 40 peserta dari Biro Setdaprov Kaltim yang terdiri pengelola keuangan, PPTK, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran serta bendahara pembantu pada biro-biro di lingkungan Setdaprov Kaltim. Bimbingan ini sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara dan meningkatkan profesionalitas bendahara," papar Suriansyah. (mar/sul/humasprov)
19 Juli 2018 Jam 20:53:25
Pemerintahan
30 Agustus 2019 Jam 10:12:27
Pemerintahan
23 September 2021 Jam 22:19:48
Pemerintahan
30 Oktober 2018 Jam 19:27:55
Pemerintahan
01 Maret 2018 Jam 19:47:32
Pemerintahan
24 Mei 2019 Jam 21:49:32
Pemerintahan
29 November 2023 Jam 11:59:11
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 09:59:55
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:28:05
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:17:40
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 17:27:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
12 September 2023 Jam 00:11:58
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Januari 2019 Jam 08:37:44
Pertanian dan Ketahanan Pangan
22 Juli 2018 Jam 20:32:20
Kebudayaan dan Pariwisata
13 Agustus 2020 Jam 21:09:43
Perencanaan Pembangunan