Kalimantan Timur
Semua Harus Berperan Turunkan Kasus Stunting

Foto Syaid Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengajak semua harus berperan, tidak terkecuali organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bersinergi instansi vertikal lainnya untuk bersama-sama menurunkan kasus stunting, melalui program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

 

“Menanggulangi kasus stunting bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu, OPD terkait bisa bersinergi dengan instansi vertikal lainnya untuk menurunkan kasus stunting yang masih terjadi di daerah,” pesan Hadi Mulyadi beberapa hari lalu.

 

Hadi Mulyadi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kaltim menegaskan untuk kasus stunting, Pemprov Kaltim menargetkan angka prevalensi stunting di daerah dapat turun menjadi 14 persen pada 2024. Saat ini prevalensi stunting rata-rata nasional sebesar 24,4 persen, sementara di Kaltim di angka 22,8 persen. Ini berarti Kaltim masih di bawah rata-rata nasional.

 

“Meskipun targetnya ditetapkan sebesar 14 persen, kita berharap pada 2024 mendatang, Provinsi Kaltim mampu mencapai lebih baik, yakni 12,83 persen. Sehingga perlu upaya serius dan kerja keras seluruh pihak serta kerja sama OPD dan lintas sektor,” tegasnya. 

 

Upaya percepatan penurunan stunting, Hadi Mulyadi berharap TPPS baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dapat mengoptimalkan tugas dan fungsinya, mulai dari identivikasi dan inventarisasi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus dalam penanganan stunting. 

 

Dikatakan, TPPS tingkat kecamatan memiliki tugas menyediakan data, melaksanakan pendampingan lapangan, pengawasan perenncanaan dan pemanfaatan dana desa untuk percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.

 

“Semua harus berperan dalam upaya percepatan penurunan kasus stunting, dengan melakukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara TPPS, OPD terkait, BKKBN, TP PKK Provinsi dan Kabupaten kota sampai ke tingkat desa,” pesan Hadi Mulyadi.(mar/sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation