07 Maret 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pembangunan   1189 kali

SAMARINDA – Semua program pembangunan daerah yang tercantum dalam APBD,  termasuk berbagai upaya pengentasan kemiskinan  yang dilakukan Pemprov tentunya sudah dibahas bersama dan mendapat persetujuan dari DPRD Kaltim sesuai dengan aturan.

            “Saya kira tidak sepatutnya ada anggota DPRD Kaltim yang menilai bahwa pengentasan kemiskinan di Kaltim belum tuntas, apalagi meragukan keberhasilan pembangunan daerah yang ditunjukan dengan angka-angka statistik,” kata Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, S Adiyat, terkait pernyataan  Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Mudyat Noor,  yang kemudian menjadi topik pembahasan Tribun Interaktif  di SKH Tribun Kaltim yang melibatkan pembaca melalui jejaring sosial  facebook pada edisi 5 Maret 2013.

            Dalam kesempata itu, Adiyat atas nama Pemprov Kaltim mengucapkan terimakasih atas tanggapan warga Kaltim terkait dengan masalah tersebut, namun perlu diketahui bahwa semua program pembangunan daerah, termasuk pengentasan kemiskinan di daerah ini sudah melalui pembahasan dengan DPRD Kaltim.

“Jadi semua program pembangunan sudah melalui pembahasan dan persetujuan DPRD Kaltim yang di dalamnya salah satu anggotanya adalah Saudara Mudiyat Noor,” tegas Adiyat.

Harus disadari pengentasan kemsikinan di satu daerah, tentunya harus dilakukan terus menerus karena tidak mungkin satu daerah tidak memiliki warga miskin. Dari hasil kinerja pemerintahan itulah, diperoleh angka-angka setatistik yang menyebutkan jumlah kemiskinan di Kaltim terus menurun dalam empat tahun terakhir.

            Menurut dia, angka-angka statistik yang dibuat Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, sudah melalui proses pendataan dengan standar yang ditetapkan secara nasional, bahkan internasional, sehingga tidak bisa dipungkiri,  apalagi sampai meragukan hasil tersebut.

            “Kalau sekelas anggota DPRD  tidak percaya dengan hasil pendataan BPS, lalu siapa yang akan dipercaya, apakah ada metode lain yang lebih baik atau Saudara Mudiyat Noor punya metode yang lebih baik, sehingga dengan mudah membuat kesimpulan atau pendapat terkait kinerja pemerintah,” ujarnya.

            Demikian juga terkait pendapat Mudiyat Noor tentang peningkatan ekonomi rakyat bukan karena imbas dari program Pemprov, tetapi lebih pada kemampuan masyarakat mengubah tarap hidup.

            Adiyat juga tidak sependapat dengan penyataan tersebut, karena berbagai upaya yang dilakukan tentunya bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berusaha, sehingga tidak sepatutnya oknum anggota DPRD Kaltim ini, menilai program Pemprov tidak memiliki andil dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

            Sebagai contoh kecil saja, kata Adiyat warga yang menjual pisang goreng tentunya membutuhkan, tepung terigu, pisang dan minyak goreng. Semua kebutuhan itu tentunya harus tersedia di pasar dan untuk sampai ke pasar, harus melalui proses. Salah satunya transportasi, yakni infrastruktur berupa jalan, pelabuhan dan jalan usaha tani.

            “Dari contoh di atas saya kira semua orang tahu, bahwa semua kegiatan ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan sarana infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi. Tentunya hal itu menjadi tanggungjawab Pemprov. Lalu bagaimana bisa Saudara Mudiyat Noor mengatakan angka-angka statistik, bukan imbas dari program pembangunan daerah,” kata Adiyat.

            Sementara itu, terkait dengan keinginan masyarakat agar Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak sering turun ke lapangan. Adiyat mengatakan hal itu sudah dilakukan, terutama yang terkait dengan pengawasan terhadap sejumlah proyek pembangunan Pemprov Kaltim.

            Bahkan kata Adiyat,  Gubernur, Wakil Gubernur, Farid Wadjdy sering kali menghadiri dan melakukan panen raya padi serta berbagai komoditas unggulan di daerah ini, sehingga berbaur dan berbincang dengan petani untuk menyerap aspirasi dan keingina rakyat.

            “Bukan itu saja, gubernur juga selalu menyempatkan diri untuk menghadiri berbagai kegiatan sejumlah paguyuban dan perayaan umat beragama, ini semua merupakan bagian dari setrategi Pemprov Kaltim untuk mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Adiyat.

            Gubernur bersama Wagub dan sejumlah pimpinan SKPD juga melakukan interaktif dengan warga di pelosok Kaltim melalui media eketronik televisi dan radio, sehingga warga di pedalaman dan perbatasan bisa menyampaikan aspirasi sebagai masukan untuk program pembangunan daerah.

            Karena itu, Adiyat minta agar semua pihak bersatu untuk membangun Kaltim, tidak saling menyalahkan, hanya untuk mencari sensasi atau simpati masyarakat, karena tahun 2013 merupakan tahun politik.

“Terpenting saat ini adalah bagaimana kita bersama-sama menyukseskan pembangunan Kaltim yang tentunya berimbas pada kesejahteraan rakyat di daerah ini,” demikian S Adiyat.(santos/hmsprov).

Foto : S Adiyat

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak