SAMARINDA - Menindaklajuti surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim, terkait dengan pengaduan pelayanan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), maupun pelayanan UPTD pada dinas maupun badan di lingkup Pemprov Kaltim yang belum menyiapkan tempat pengaduan, sistem maupun belum adanya dasar hukum dalam pelayanan.
“Dari hasil rapat koordinasi dengan kepala dinas dan badan di lingkup Pemprov Kaltim, dari keterangan yang disampaikan sebenarnya sudah ada dan dilakukan pelayanan. Hanya saja tidak dilaporkan secara lengkap, sehingga hasil temuan ombudsman masih banyak OPD yang tidak menyiapkan,” kata Sekda Provinsi Kaltim Muhammad Sa’bani usai memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pemenuhan data produk layanan yang digelar di Ruang Tepain 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (27/04/2021).
Hasil temuan Ombudsman Provinsi Kaltim, lanjut Sa’bani sudah dikoordinasikan dan mengingatkan kembali kepada OPD maupun UPTD untuk segera menindaklanjutinya, dan semuanya segera menyiapkan laporan dan ditargetkan senin depan ( 26/4/2021) sudah mengumpulkan laporannya kepada Biro Organisasi Setdaprov Kaltim.
“Jadi target kita Senin depan sudah menyampaikan laporannya, dimana dalam rapat tadi, beberapa OPD sudah menginventarisir apa saja pelayanannya. Apa saja sistemnya, serta dasar hukum yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan,” tandasnya.
Sa’bani juga mengingatkan kepada OPD maupun UPTD di lingkup Pemprov Kaltim yang belum memiliki ruangan khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, untuk segera menyiapkan layanan secara khusus, sehingga masyarakat bisa leluasa yang ingin menyampaikan pengaduan.
“Selain menyampaikan laporan, kita juga meminta kepada OPD untuk segera menyiapkan ruangan khusus untuk pelayanan pengaduan,”pesan Sa’bani.
Rapat koordinasi tindak lanjut pemenuhan data produk layanan, dihadiri Kepala Biro Organisasi Iwan Setiawan, Staf ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Muhammad Kurniawan, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah H Elto, Kadis Kehutanan Amrullah, Kadis Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, serta perwakilan OPD dan UPTD lingkup Pemprov Kaltim.(mar/sul/humasprov kaltim)
06 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
09 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Agustus 2021 Jam 19:57:53
Pemerintahan
15 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
19 Mei 2020 Jam 19:46:44
Berita Acara
15 Agustus 2019 Jam 14:20:13
Kehutanan
26 Februari 2019 Jam 19:32:13
Kesehatan
12 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Agama
21 Maret 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM