28 April 2021 Jam 10:24:02   Humas Prov. Kaltim   Pemerintahan   559 kali

SAMARINDA - Menindaklajuti surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim,  terkait dengan pengaduan pelayanan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD),  maupun  pelayanan UPTD   pada dinas maupun badan di lingkup Pemprov Kaltim yang belum menyiapkan tempat pengaduan, sistem  maupun belum adanya dasar hukum  dalam pelayanan.

 

“Dari hasil  rapat koordinasi dengan kepala  dinas dan badan  di lingkup Pemprov Kaltim,  dari keterangan yang disampaikan sebenarnya sudah ada dan dilakukan pelayanan. Hanya saja tidak dilaporkan  secara lengkap, sehingga hasil temuan ombudsman masih banyak OPD yang tidak menyiapkan,” kata Sekda Provinsi Kaltim Muhammad Sa’bani usai memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pemenuhan data produk layanan yang digelar di Ruang Tepain 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (27/04/2021).         

 

Hasil temuan  Ombudsman Provinsi Kaltim, lanjut Sa’bani sudah dikoordinasikan dan mengingatkan kembali kepada OPD maupun UPTD untuk segera menindaklanjutinya,  dan semuanya segera menyiapkan laporan dan ditargetkan senin depan ( 26/4/2021) sudah mengumpulkan laporannya kepada Biro Organisasi  Setdaprov Kaltim.

 

“Jadi target kita Senin depan sudah menyampaikan laporannya, dimana dalam rapat tadi, beberapa OPD sudah menginventarisir  apa saja pelayanannya. Apa saja sistemnya, serta dasar hukum yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan,” tandasnya.

 

Sa’bani juga mengingatkan kepada OPD maupun UPTD di lingkup Pemprov Kaltim yang belum memiliki ruangan khusus  bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan,   untuk segera menyiapkan layanan secara khusus, sehingga  masyarakat bisa leluasa  yang ingin menyampaikan pengaduan.

 

“Selain menyampaikan  laporan, kita juga meminta kepada OPD untuk segera menyiapkan ruangan khusus untuk pelayanan pengaduan,”pesan Sa’bani.

 

Rapat  koordinasi tindak lanjut pemenuhan data produk layanan, dihadiri Kepala Biro Organisasi Iwan Setiawan, Staf ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Muhammad Kurniawan, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah H Elto, Kadis Kehutanan Amrullah, Kadis Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak (KP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, serta perwakilan OPD dan UPTD lingkup Pemprov Kaltim.(mar/sul/humasprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak