SAMARINDA - Menindaklajuti surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kaltim, terkait dengan pengaduan pelayanan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), maupun pelayanan UPTD pada dinas maupun badan di lingkup Pemprov Kaltim yang belum menyiapkan tempat pengaduan, sistem maupun belum adanya dasar hukum dalam pelayanan.
“Dari hasil rapat koordinasi dengan kepala dinas dan badan di lingkup Pemprov Kaltim, dari keterangan yang disampaikan sebenarnya sudah ada dan dilakukan pelayanan. Hanya saja tidak dilaporkan secara lengkap, sehingga hasil temuan ombudsman masih banyak OPD yang tidak menyiapkan,” kata Sekda Provinsi Kaltim Muhammad Sa’bani usai memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pemenuhan data produk layanan yang digelar di Ruang Tepain 1 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (27/04/2021).
Hasil temuan Ombudsman Provinsi Kaltim, lanjut Sa’bani sudah dikoordinasikan dan mengingatkan kembali kepada OPD maupun UPTD untuk segera menindaklanjutinya, dan semuanya segera menyiapkan laporan dan ditargetkan senin depan ( 26/4/2021) sudah mengumpulkan laporannya kepada Biro Organisasi Setdaprov Kaltim.
“Jadi target kita Senin depan sudah menyampaikan laporannya, dimana dalam rapat tadi, beberapa OPD sudah menginventarisir apa saja pelayanannya. Apa saja sistemnya, serta dasar hukum yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan,” tandasnya.
Sa’bani juga mengingatkan kepada OPD maupun UPTD di lingkup Pemprov Kaltim yang belum memiliki ruangan khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan, untuk segera menyiapkan layanan secara khusus, sehingga masyarakat bisa leluasa yang ingin menyampaikan pengaduan.
“Selain menyampaikan laporan, kita juga meminta kepada OPD untuk segera menyiapkan ruangan khusus untuk pelayanan pengaduan,”pesan Sa’bani.
Rapat koordinasi tindak lanjut pemenuhan data produk layanan, dihadiri Kepala Biro Organisasi Iwan Setiawan, Staf ahli Gubernur Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Muhammad Kurniawan, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah H Elto, Kadis Kehutanan Amrullah, Kadis Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) Kaltim Noryani Sorayalita, serta perwakilan OPD dan UPTD lingkup Pemprov Kaltim.(mar/sul/humasprov kaltim)
08 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Juli 2018 Jam 16:56:50
Pemerintahan
17 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
15 April 2013 Jam 00:00:00
Kehutanan
17 September 2020 Jam 22:23:57
Sumber Daya Manusia
06 Januari 2019 Jam 19:12:39
Gubernur Kaltim
01 Juni 2019 Jam 13:23:48
Kegiatan Silaturahmi
21 April 2014 Jam 00:00:00
Kearsipan