Sepakat Lindungi Masyarakat Adat

28 September 2017 Jam 10:03:51 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1149 kali

Gubernur Awang Faroek Ishak saat rapat dengan para gubernur dan wakil gubernur Anggota GCF membahas isu perlindungan dan pengakuan hak masyarakat adat dunia. (fajar/humasprov kaltim)

BALIKPAPAN – Rangkaian Rapat Tahunan Governors’ Climate and Forests Task Force (GCF) Annual Meeting 2017 yang dibuka Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, Rabu (29/9) kemarin digelar secara marathon dalam rapat-rapat terpisah. Berbagai isu dibahas secara simultan oleh para gubernur dan wakil gubernur Negara bagian/provinsi Anggota GCF. Usai membuka GCF Annual Meeting, Gubernur Awang Faroek melanjutkan rapat bersama para gubernur dan wakil gubernur Anggota GCF lainnya untuk membahas perlindungan dan pengakuan atas hak masyarakat adat di sekitar hutan.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan masyarakat adat dunia dan dihadiri tiga organisasi masyarakat adat global yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Coordinator of Indigenous Organizations of Amazone River Basin (Coica) dan Mesoamerican Alliance of People and Forest. Ketiga lembaga tersebut menyatakan mendukung dan akan bekerjasama dengan pemerintahan sub nasional. “Selain dukungan ketiga organisasi masyarakat adat dunia itu, kami para gubernur pun bersepakat untuk memberikan pengakuan dan melindungi hak masyarakat adat. Tentu ini satu kemajuan besar yang kami peroleh dari GCF 2017 di Kaltim. Ini penting demi mendukung pencegahan deforestasi dan degradasi hutan serta pengendalian terhadap ancaman perubahan iklim,” kata Awang usai pertemuan tersebut.

Pada pertemuan tersebut, setiap gubernur dan wakil gubernur pemerintahan sub nasional secara bergantian menyampaikan kondisi masing-masing daerah dan menjelaskan solusi yang dilakukan. Demikian juga perwakilan masyarakat adat dan tiga organisasi masyarakat global pun mendapat kesempatan yang sama. Sebagai Chairman GCF 2017 kali ini, Gubernur Awang Faroek mengaku sangat gembira atas kesepakatan tersebut. Hasil-hasil yang dicapai ini sekaligus menegaskan, bahwa GCF tidak hanya membahas isu perubahan iklim, deforestasi dan degradasi hutan, tetapi lebih dari itu, rapat-rapat GCF juga membahas subtansi untuk mendorong upaya-upaya nyata melindungi dan memberdayakan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan. (sul/ri/humasprov)