Saling Bersinergi Dukung Pembangunan Kaltara
SAMARINDA–Sudah menjadi komitmen Pemprov bersama DPRD Kaltim untuk mendukung sepenuhnya program-program pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai daerah pemekaran dari Kaltim. Untuk itu, Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan saat ini Pemprov Kaltara yang telah terbentuk harus mengejar target-target yang harus dicapai pada tahapan awal rencana pembangunan di Kaltara.
“Penyerahan personil dari Pemprov Kaltim dan pembentukan kelembagaan telah dilakukan dengan baik. Pelimpahan aset dari Kaltim ke Kaltara yang belum selesai harus dikejar agar targetnya tercapai. Pemprov Kaltara juga perlu melengkapi beberapa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), seperti UPTD Planologi Dishut, UPTD Sosial dan UPTD Dispenda dengan memanfaatkan PNS Kaltim yang ada di UPTD tersebut,” kata Awang Faroek pada Rapat Konsultasi jajaran Pemprov Kaltim dan Kaltara di Balikpapan, pekan lalu.
Selama masa dua tahun sebelum adanya Gubernur Kaltara definitif, Awang Faroek meminta kepada anggota DPRD Kaltim yang berasal dari dapil (daerah pemilihan) Kaltara agar dapat secara aktif menyerap aspirasi dari bupati/walikota serta masyarakat di wilayah Kaltara, terutama terkait dengan program prioritas pembangunan.
“Seperti pembangunan infrastruktur, dibuatkan urutan prioritasnya. Jangan ditentukan oleh provinsi, melainkan oleh kabupaten/kota. Prioritas itulah yang dikawal oleh anggota DPRD dapil yang bersangkutan,” jelasnya.
Demikian halnya untuk setiap SKPD, program harus dibuat dari bawah dengan menyerap aspirasi dari masyarakat. Hal itu dapat dilakukan melalui rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) desa. Sehingga dapat diketahui prioritas pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Pemprov Kaltim saat ini terus berupaya untuk menyusun APBD yang lebih berkualitas dan pro rakyat. Dimana program prioritas pembangunan yang dilaksanakan berasal dari pembahasan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“Ke depan, Kaltara juga harus bisa melakukan hal itu. Bagaimana anggaran pertanian sudah bisa mendapatkan porsi 10 persen dari APBD Kaltim, pendidikan (20 persen) dan kesehatan (minimal 10 persen). Sehingga pembangunan pro rakyat dapat benar-benar terwujud,” pungkasnya. (her/hmsprov)
//Foto: Awang Faroek Ishak
02 Mei 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
17 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
18 Februari 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
26 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
15 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
16 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
03 Juni 2023 Jam 17:53:53
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
04 Maret 2020 Jam 09:37:16
Berita Acara
17 Desember 2018 Jam 18:18:29
Kegiatan Pemerintah
26 Maret 2020 Jam 19:19:03
Berita Acara
08 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Juli 2020 Jam 21:02:13
Sosialisasi Masyarakat