SAMARINDA - Peserta Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (Sespibi) Angkatan XXXI Tahun 2013 melakukan kunjungan ke Kaltim yang diterima Asisten II Setprov Kaltim HM Sabani mewakili Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak di Ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/5).
Pada kesempatan itu Sabani menjelaskan visi dan misi Pemprov Kaltim dan kondisi umum, perkembangan pembangunan bidang ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya.
Selain itu, Sabani juga menjelaskan secara panjang lebar tentang berbagai kemajuan untuk mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Perkembangan APBD, Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi Kaltim juga dijelaskan.
Sedangkan di bidang kesejahteraan rakyat, Sabani menyampaikan informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kaltim.
Faktor penghambat pembangunan sekaligus yang menjadi masalah utama pembangunan Kaltim yakni tidak kunjung disahkannya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pun dijelaskan secara rinci. Rencana investasi terhambat karena terbentur tata ruang yang belum disahkan.
"Pengesahan RTRW ini akan memberikan kepastian hukum sehingga investasi dan berbagai proyek pembangunan di daerah ini berjalan mulus dan tidak terhambat,” kata Sabani.
Dia juga menjelaskan kondisi infrastruktur jalan di Kaltim. Sebagai provinsi yang diproyeksi akan menjadi lumbung energi nasional, semestinya pemerintah pusat memberikan fasilitas jalan yang memadai. Ironisnya kondisi jalan di Kaltim saat ini rata-rata hanya kelas III dan dilewati dengan kendaraan yang melebihi kapasitas angkut.
Masalah ini seringkali menjadi buah simalakama bagi pemerintah daerah. Masyarakat hanya ingin kondisi jalan yang baik, entah jalan provinsi atau jalan Negara. Penanganan dari pusat seringkali terlambat. Sementara masyarakat terus melakukan tuntutan kepada Pemprov. Saat Pemprov mengalokasikan perbaikan untuk kerusakan jalan Negara tersebut demi memenuhi tuntutan rakyat, langkah ini kemudian justru menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena menganggap penanganan jalan negara yang rusak tersebut seharusnya dilakukan oleh kementerian pusat.
"Hal-hal kecil seperti itu, justru menjadi persoalan di kemudian hari. Akibatnya Kaltim belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kaltim Ameriza Ma'ruf Moesa mengatakan, Sespibi Angkatan XXXI ini merupakan sekolah tertinggi di lingkungan BI dengan peserta para eksekutif yang dipersiapkan menjadi calon direktur pada Bank Indonesia.
Rombongan Sespibi berjumlah 12 orang dengan maksud melihat lebih dekat Kaltim yang diproyeksikan menjadi lumbung energi nasional.
"Pengalaman yang diperoleh dari Kaltim tentunya sangat berharga bagi para peserta Sespibi untuk mendukung kinerjanya dan menambah wawasan saat menjalankan tugas dikemudian hari. Mereka ini adalah para calon direktur BI," ujar Ameriza. (sar/hmsprov).
///Foto : Asisten II Setprov Kaltim HM Sabani menyerahkan kenang-kenangan kepada Pimpinan rombongan Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (Sespibi) Angkatan XXXI Tahun 2013 Amanda Pulungan.(sarjono/humasprov kaltim)
20 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 November 2018 Jam 19:27:11
Pemerintahan
30 Januari 2020 Jam 08:44:22
Pemerintahan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
13 April 2022 Jam 21:29:53
Informasi dan Komunikasi
13 September 2020 Jam 19:03:51
Sosialisasi Masyarakat
18 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak