09 April 2022 Jam 22:20:04   Cinthia   Info Reformasi Birokrasi   588 kali

SAMARINDA - Masih rendahnya pencapaian hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (SAKIP dan RB) oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim menjadi perhatian khusus Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.

 

Bahkan diakuinya Sekda yang baru dilantik pada 30 Maret lalu ini, ternyata nilai SAKIP RB Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim masih rendah nilainya dibandingkan OPD lainnya di lingkup Pemprov Kaltim.

 

"Bagaimana cara kita bersama-sama meningkatkan SAKIP RB dan Sekretariat daerah menjadi contoh bagi perangkat daerah yang lain," harap Sri Wahyuni saat memimpin rapat terbatas lingkup Setda Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 6 April 2022.

 

Untuk mewujudkannya, tegas Sri, tentu bukan tugas Biro Organisasi sendiri, tapi seluruh biro bisa berkolaborasi dan saling mendukung untuk melaksanakannya.

 

Hal yang sederhana menurut Sri, dimulai dengan membangun semangat bersama pimpinan (kepala biro) dengan seluruh staf tentang reformasi birokrasi (RB) dan integritas.

 

Sebab lanjutnya, selama ini ketika masuk Kantor Gubernur mulai dari lantai satu hingga ruangan lainnya paling atas belum  ada informasi yang bisa menggugah orang tentang RB, etika dan integritas.

 

"Kalau kita ingin sekretariat ini jadi contoh, maka di pintu masuk sudah ada tanda-tanda, seperti x banner, terserah bentuknya bagaimana, mulai dari teras kantor dengan ruangan biro-biro," jelasnya.

 

Meski pun sambungnya, dalam bentuk simbolik, tapi kalau setiap hari terpampang dan seluruh orang (pegawai/staf) membacanya, maka akan menjadi kebiasaan hingga terbawa membentuk budaya kerja.

 

"Tidak hanya terbiasa terus lupa. Tapi ini lebih mudah menerapkan RB. Kita harap ini cara membentuk budaya kerja dalam implementasi RB di lingkup kerja," pungkasnya.(yans/sul/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak