SAMARINDA - Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) disambut baik Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi.
Menurut Wagub Hadi, di Kaltim, pemerintah daerah setuju dengan gagasan tersebut. Tapi, terpenting daerah memiliki alat ukur bagaimana menilai kemampuan kompetensi peserta didik.
"Saya sudah dengar informasi itu. Dari program itu, diperlukan adanya lokalisasi. Karena setiap daerah berbeda-beda. Terpenting adalah, kita memiliki alat ukur bagaimana menilai kemampuan kompetensi anak didik di daerah ini memadai," kata Hadi Mulyadi di Hotel Grand Sawit Samarinda, Senin (30/12/2019).
Bagi Hadi, Pemprov Kaltim tidak menilai bahwa UN tak penting. Tetapi, harus memiliki alat ukur menilai kompetensi siswa yang tidak diseragamkam secara nasional. Artinya, alat ukur ini dibuat secara lokal maupun daerah. Karena, setiap provinsi memiliki karakter dan geografis yang berbeda-beda.
"Karena perbedaan itulah saya setuju UN ditiadakan. Jadi, ke depan ada penilaian secara lokalistik yang dilakukan," jelasnya.(jay/her/yans/humasprovkaltim)
27 November 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
22 April 2018 Jam 20:34:15
Pendidikan
24 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 18:45:46
Pendidikan
29 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
27 Maret 2022 Jam 23:06:02
Pendidikan
01 Juli 2022 Jam 08:16:25
Pertanian dan Ketahanan Pangan
01 Juli 2022 Jam 08:10:36
Informasi dan Komunikasi
01 Juli 2022 Jam 08:06:41
Ibu Kota Negara
01 Juli 2022 Jam 07:59:52
Informasi dan Komunikasi
01 Juli 2022 Jam 07:55:43
Deregulasi Kebijakan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
02 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Juni 2022 Jam 07:25:49
Lingkungan Hidup
17 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
04 Januari 2020 Jam 18:51:59
Pembangunan
25 November 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah