SAMARINDA - Keputusan Mendikbud Nadiem Makarim untuk meniadakan Ujian Nasional (UN) disambut baik Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi.
Menurut Wagub Hadi, di Kaltim, pemerintah daerah setuju dengan gagasan tersebut. Tapi, terpenting daerah memiliki alat ukur bagaimana menilai kemampuan kompetensi peserta didik.
"Saya sudah dengar informasi itu. Dari program itu, diperlukan adanya lokalisasi. Karena setiap daerah berbeda-beda. Terpenting adalah, kita memiliki alat ukur bagaimana menilai kemampuan kompetensi anak didik di daerah ini memadai," kata Hadi Mulyadi di Hotel Grand Sawit Samarinda, Senin (30/12/2019).
Bagi Hadi, Pemprov Kaltim tidak menilai bahwa UN tak penting. Tetapi, harus memiliki alat ukur menilai kompetensi siswa yang tidak diseragamkam secara nasional. Artinya, alat ukur ini dibuat secara lokal maupun daerah. Karena, setiap provinsi memiliki karakter dan geografis yang berbeda-beda.
"Karena perbedaan itulah saya setuju UN ditiadakan. Jadi, ke depan ada penilaian secara lokalistik yang dilakukan," jelasnya.(jay/her/yans/humasprovkaltim)
16 April 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
28 Mei 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
26 Maret 2021 Jam 08:46:52
Pendidikan
02 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
17 April 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
15 April 2018 Jam 21:53:03
Pertanian dan Ketahanan Pangan
22 Juli 2014 Jam 00:00:00
Perhubungan
21 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan