SAMARINDA - Kepala Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah (PPOD) Setdaprov Kaltim Deni Sutrisno mengatakan tugas dan fungsi Biro PPOD cukup kompleks. Salah satunya adalah menyangkut batas daerah kabupaten yang masih menyisakan enam segmen harus diselesaikan.
"Selain itu, fasilitas untuk kepentingan umum berupa pengadaaan tanah untuk kawasan ibu kota negara, sehingga masalah batas dan tanah harus segera kita tuntaskan," kata Deni Sutrisno, Selasa (8/10/2019).
Deni menambahkan penyelesaian batas daerah (kabupaten dan kota) tidak hanya dalam provinsi juga antar provinsi. Dimana penyelesaiannya yang diprioritaskan adalah batas antar kabupaten/kota. Khususnya terkait ibu kota negara (IKN) yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dengan Kabupaten Paser. Kemudian PPU dengan Kabupaten Kutai Barat, begitu juga dengan daerah lainnya.
"Kita harapkan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) dari provinsi dan daerah maupun tim PBD dari pusat. Kita dari tim PBD provinsi akan melakukan fasilitasi dalam menuntaskan penyelesaian batas-batas daerah di Kaltim," ujar Dani.
Terkait telah ditetapkannya Kaltim sebagai ibu kota negara baru oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu, menurut Deni tentu regulasinya harus ada terkait tata guna lahan, penataan kawasan untuk pemukiman, perumahan maupun pembangunan kantor berbagai fasilitas umum (kesehatan, pendidikan maupun bidang lainnya).
"Pembangunan fasilitas umum tentu terkait dengan tata guna lahan yang kesemuanya harus secepatnya dituntaskan," ujarnya.
Untuk penyelesaian batas-batas daerah khususnya kabupaten yang sudah ditetapkan sebagai IKN baru. Ditargetkan satu tahun sebelum pembangunan fasilitas IKN maka sudah selesai semua.
"Kita optimis target penyelesaian batas -batas daerah tahun 2020 sudah bisa selesai. Kita harapkan tim PBD pusat, provinsi dan kabupaten harus bisa bekerja maksimal, sehingga permasalahan batas daerah bisa tuntas," harap Deni Sutrisno. (mar/her/yans/humasprov kaltim)
03 April 2021 Jam 18:54:56
Perencanaan Pembangunan
09 Agustus 2020 Jam 22:49:37
Perencanaan Pembangunan
28 Agustus 2020 Jam 21:05:36
Perencanaan Pembangunan
27 Mei 2018 Jam 21:03:40
Perencanaan Pembangunan
17 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
20 Januari 2015 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
08 Desember 2023 Jam 18:56:58
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 18:03:53
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 14:07:24
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:20:15
Gubernur Kaltim
08 Desember 2023 Jam 11:18:01
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
21 September 2018 Jam 18:37:43
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
12 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
09 Agustus 2018 Jam 19:19:57
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak