Siapkan BUMD Untuk Kelola KEK MBTK

26 Desember 2022 Jam 06:32:12 Cinthia Informasi dan Komunikasi 239 kali

Foto Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

JAKARTA - Pemprov Kaltim terus berupaya menemukan solusi terbaik bagi pencapaian Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) menjadi salah satu kawasan industri unggulan di kawasan Indonesia bagian timur.

Gubernur Kaltim H Isran Noor meminta seluruh komponen terkait bergerak cepat agar KEK MBTK bisa segera menjalankan fungsinya sebagai kawasan industri pengolahan kelapa sawit dan industri lainnya secara cepat, sehingga bisa segera memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dan Kaltim secara umum.

“Lakukan koordinasi dan sinergi secara cepat. Semua proses harus dilakukan dengan segera. Jangan saling menunggu, jangan juga bertele-tele. Birokrasi jangan terlalu panjang. Segera saja proses. Kalau harus ada tanda tangan gubernur, siapkan segera semua dokumennya, saya tanda tangan,” kata Gubernur Isran Noor usai mendengarkan presentasi perkembangan KEK MBTK oleh Sekretaris Dewan Kawasan KEK MBTK yang juga Sekretaris Dearah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jalan Kramat II Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

KEK MBTK kata Gubernur, akan menjadi kawasan ekonomi yang sangat prospektif di masa depan. Terlebih lagi, ibu kota negara akan pindah ke Kaltim. Kehadiran KEK MBTK tentunya akan sangat penting untuk mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan. Apalagi, KEK MBTK berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia.

Sebelumnya, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melaporkan kepada Gubernur Isran Noor terkait beberapa permasalahan yang masih dihadapi KEK MBTK. Meliputi permasalahan insfrastruktur, investasi, kelembagaan dan aset.

Meski baru mendapat Amanah sebagai Sekretaris Dewan Kawasan KEK MBTK, Sri Wahyuni langsung bergerak cepat melakukan rapat bersama manajemen PT MBTK dan PT MBS, serta Pemkab Kutai Timur untuk memetakan permasalahan.

“Salah satu solusi yang kami siapkan adalah memperkuat PT MBTK menjadi BUMD yang merupakan perusahaan patungan antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur,” tegas Sri Wahyuni.

Untuk memperkuat itu, pihaknya akan segera membuat dokumen kajian menjadi BUMD, naskah akademik, penilaian aset untuk data penyertaan modal dan berbagai kegiatan yang diperlukan lainnya. Sementara menunggu penetapan menjadi BUMD, maka PT MBTK selaku Badana Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) tetap dapat melakukan operasional.

“Kita harapkan proses ini semua bisa diselesaikan di 2023, Pak Gubernur,” kata Sri Wahyuni.

Ke depan, KEK MBTK dipersiapkan bukan hanya untuk industri sawit, tapi juga perkayuan, energi dan industri lainnya. Sebab itu, investor juga sangat menginginkan agar pelabuhan yang sudah dibangun di kawasan itu, bukan hanya untuk pelabuhan curah cair, tapi juga multipurpose, dan saat ini sedang berproses.

Rapat juga dihadiri Plt Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Plt Kepala Bappeda Kaltim Yusliando dan Karo Ekonomi Iwan Darmawan. (sul/ky/adpimprov kaltim)