SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim terus berupaya mendorong setiap jajaran di pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar di Kaltim dengan menyusun rencana aksi tahun 2018.
"Kita terus lakukan koordinasi baik dengan jajaran di pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat untuk bersinergi membuat suatu program kegiatan dan penganggaran pada 2018 agar pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau terluar di Kaltim dapat terus ditingkatkan," kata Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid melalui Kepala Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Agung Masuprianggono.
Dinjelaskan, bahwa Kaltim yang awalnya mempunyai perbatasan sepanjang 1.038 km, mengalami perubahan setelah terbentuknya Provinsi Kaltara dengan panjang perbatasan hanya tersisa 48 km yang melintasi dua kecamatan (Long Pahangai dan Long Apari) di Kabupaten Mahakam Ulu.
Kaltim juga memiliki kawasan perbatasan laut pada pulau kecil terluar yaitu Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau. Sehingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki tiga lokasi prioritas di kawasan perbatasan yakni dua berada di darat dan satu berada di pulau kecil terluar.
"Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan memiliki posisi strategis. Namun potensi itu belum dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan karena proses pembangunan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di perbatasan," katanya.
Saat ini keterisolasian kawasan perbatasan negara merupakan isu utama dalam pengelolaan perbatasan karena di dalamnya dijumpai keterbatasan infrastruktur fisik dan transportasi, energi dan telekomunikasi yang menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi dan wilayah di kawasan tersebut.
"Keterisolasian juga menyebabkan terhambatnya pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan karena sulitnya aksesibilitas ke kawasan perbatasan memerlukan rekayasa kebijakan dan keberpihakan secara total. Karena itu, dalam mengelola perbatasan seluruh kementerian dan lembaga di pemerintah pusat serta seluruh SKPD terkait di lingkungan pemerintah daerah harus sepakat dengan model pendekatan asimetris agar semua aktivitas ekonomi di kawasan itu bisa tumbuh berkembang dan lebih berdaya saing," katanya.
Agung mengharapkan perencanaan pembangunan dalam bentuk rencana aksi 2018 di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar yang mengacu berdasarkan money follow program prioritas dapat terpenuhi. (rus/sul/humasprov)
27 Mei 2018 Jam 21:03:40
Perencanaan Pembangunan
17 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Perencanaan Pembangunan
02 Oktober 2019 Jam 09:15:41
Perencanaan Pembangunan
21 April 2022 Jam 08:50:16
Perencanaan Pembangunan
07 November 2018 Jam 21:12:23
Perencanaan Pembangunan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
04 Desember 2023 Jam 22:15:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
14 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 Juli 2017 Jam 08:01:13
Kehutanan
03 April 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
03 Agustus 2017 Jam 07:47:13
Perkebunan
09 Juli 2022 Jam 22:40:04
Ibu Kota Negara