Siapkan Rencana Aksi 2018 untuk Kawasan Perbatasan

03 November 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Perencanaan Pembangunan 1722 kali

SAMARINDA - Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim terus berupaya mendorong setiap jajaran di pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan percepatan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar di Kaltim dengan menyusun rencana aksi tahun 2018.

"Kita terus lakukan koordinasi baik dengan jajaran di pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat untuk bersinergi membuat suatu program kegiatan dan penganggaran pada 2018 agar pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau terluar di Kaltim dapat terus ditingkatkan," kata Kepala BPPD Kaltim Frederik Bid melalui Kepala Bidang Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Agung Masuprianggono.

Dinjelaskan, bahwa Kaltim yang awalnya mempunyai perbatasan sepanjang 1.038 km, mengalami perubahan setelah terbentuknya Provinsi Kaltara dengan panjang perbatasan hanya tersisa 48 km yang melintasi dua kecamatan (Long Pahangai dan Long Apari) di Kabupaten Mahakam Ulu.

Kaltim juga memiliki kawasan perbatasan laut pada pulau kecil terluar yaitu Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau. Sehingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki tiga lokasi prioritas di kawasan perbatasan yakni dua berada di darat dan satu berada di pulau kecil terluar.

"Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan memiliki posisi strategis. Namun potensi itu belum dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan karena proses pembangunan belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di perbatasan," katanya.

Saat ini keterisolasian kawasan perbatasan negara merupakan isu utama dalam pengelolaan perbatasan karena di dalamnya dijumpai keterbatasan infrastruktur fisik dan transportasi, energi dan telekomunikasi yang menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi dan wilayah di kawasan tersebut.

"Keterisolasian juga menyebabkan terhambatnya pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan karena sulitnya aksesibilitas ke kawasan perbatasan memerlukan rekayasa kebijakan dan keberpihakan secara total. Karena itu, dalam mengelola perbatasan seluruh kementerian dan lembaga di pemerintah pusat serta seluruh SKPD terkait di lingkungan pemerintah daerah harus sepakat dengan model pendekatan asimetris agar semua aktivitas ekonomi di kawasan itu bisa tumbuh berkembang dan lebih berdaya saing," katanya.

Agung mengharapkan perencanaan pembangunan dalam bentuk rencana aksi 2018 di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar yang mengacu berdasarkan money follow program prioritas dapat terpenuhi. (rus/sul/humasprov)

Berita Terkait