Sinergikan Program Provinsi dan Kabupaten/Kota

26 Maret 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1270 kali

Forum SKPD Kaltim 2013

SAMARINDA – Sekprov Kaltim, Dr H Irianto Lambrie mengatakan dari delapan indikator keberhasilan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2009-2013, baru dua indikator yang mencapai target, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.
“Enam indikator lainnya bukan berarti gagal, tetapi belum mencapai target karena ada faktor-faktor kondisi objektif yang memang masih harus kita atasi, yang kadang-kadang masalah itu timbul bukan dari internal birokrasi pemerintah tetapi di luar,” ujar Irianto saat membuka Forum SKPD 2013, di ruang Renstra Bappeda Kaltim, Senin (25/3).
Irianto menjelaskan beberapa program pembangunan yang memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, misalnya pembangunan jalan tol. Dimana harus ada dukungan dari pusat untuk ijin prinsip hutan lindung, perubahan kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menjadi kawasan yang bisa dibangun yang hingga kini masih menunggu persetujuan DPR.
“Juga ada beberapa hal yang perlu perubahan-perubahan Perda yang menyangkut kewenangan DPRD, sehingga tidak mencapai target. Namun akan terus kita pacu, diharapkan 2013 secara komulatif sejak 2009 pada awal masa pemerintahan Gubernur Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur Farid Wadjdy, kita dapat mencapai atau paling tidak mendekati target-target RPJMD 2009-2013,” jelasnya.
Dari hasil evaluasi pembangunan Kaltim hingga 2012, teridentifikasi sejumlah permasalahan yang harus diatasi bersama, diantaranya struktur ekonomi Kaltim yang belum solid, belum tuntasnya transformasi sosial dan budaya, terbatasnya sarana dan prasarana transportasi.
Selanjutnya, belum tertatanya reformasi birokrasi daerah, perlu dijaga stabilitas keamanan, penanganan konflik sosial dan agama, serta rendahnya aksesibilitas masyarakat daerah perbatasan. Kemudian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum berwawasan ekologi berkelanjutan, belum tuntasnya penanganan pencurian ikan dan pembalakan liar dan belum selesainya RTRW.
“Jika permasalahan tersebut dapat teratasi atau diminimalisir pada 2013 yang menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kaltim 2009-2013, target-target yang pembangunan Kaltim akan kita capai,” katanya.
Terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2014, Irianto menilai harus ada keterkaitan antar dokumen baik dari RKPD, RPJMD, RPJPD, RKP, RPJMN dan RPJPN). Selain itu, sambung dia, RKPD harus memiliki konsistensi dari segi hasil evaluasi, isu strategis, prioritas dan penganggaran.
Selanjutnya, RKPD juga harus memiliki kedalaman analisa dalam mengidentifikasi dan merumuskan strategi serta arah kebijakan. Aspek keterukuran yang didalamnya terdapat indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, yang menjadi aspek penilaian dalam penganugerahan "Pangripta Nusantara", yaitu penghargaan bagi provinsi maupun kabupaten/kota dengan perencanaan terbaik.
“RKPD 2014 juga harus menyesuaikan dalam arti positif, mengingat pada 2013, 2014 dan 2015 merupakan tahun politik, dimana akan dilaksanakan Pilgub Kaltim, Pilkada di kabupaten/kota, Pemilihan Legislatif dan Pilpres,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kaltim, Dr H Rusmadi, mengungkapkan Forum SKPD 2013 ini merupakan persiapan dari pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2014 yang akan berlangsung pada 3-4 April 2013 di Samarinda.
Dikatakan, pada forum ini yang menjadi fokus pembahasan adalah apakah program prioritas pembangunan provinsi sesuai dengan program prioritas kabupaten/kota. Kemudian, kabupaten/kota juga mencermati apakah program prioritas provinsi ini sudah sesuai dengan kebutuhan di kabupaten/kota.
“Disisi lain kabupaten/kota juga menyampaikan apa yang menjadi program prioritas kabupaten/kota, yang karena keterbatasan anggaran ini kemudian meminta dukungan provinsi melalui mekanisme bantuan keuangan,” kata Rusmadi.
Dijelaskan, sebelum pelaksanaan Forum SKPD 2013, Bappeda Kaltim telah melakukan sejumlah tahapan dalam rangka menyerap aspirasi dan masukan baik dari unsur pemerintah kabupaten/kota, SKPD lingkup Pemprov dan masyarakat. Diawali dengan Rakor Bappeda se-Kaltim, 6-7 Februari 2013 di Tarakan.
Kemudian, dilanjutkan dengan penyampaian rancangan awal RKPD 2014 (4 Maret). Entri usulan program/kegiatan SKPD se-Kaltim (7-13 Maret). Verifikasi rancangan Renja SKPD 2014 (14-15 Maret). Rakor perencanaan prioritas pembangunan Kaltim (18-19 Maret).
“Kita juga telah melakukan konsultasi publik di Universitas Mulawarman pada 22 Maret lalu, guna menyerap aspirasi dari akademisi, praktisi/organisasi profesi, tokoh masyarakat, untuk penajaman program prioritas 2014,” jelasnya.
Ditambahkan, pada Rakor Perencanaan Prioritas Pembangunan Kaltim 2014 disepakati 99 program dan 210 kegiatan yang menjadi prioritas provinsi. Sedangkan rencana awal (Ranwal) RKPD yaitu 65 program dan 120 kegiatan prioritas. Serta usulan SKPD, yaitu 364 program dan 1.914 kegiatan prioritas.
Forum SKPD 2013 diikuti sekitar 350 peserta yang berasal dari SKPD lingkup Pemprov Kaltim, Bappeda dan SKPD 14 kabupaten/kota se-Kaltim dan unsur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan. (her/hmsprov).