Rakor Bappeda se Kaltim 2015
SANGATTA- Kebijakan perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltim 2013-2018 dinilai telah sinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019.
Karena itu, seluruh pemerintah daerah di Kaltim diharapkan untuk untuk fokus pada 6 sektor unggulan yang lakukan Pemerintah Pusat, yaitu sektor pangan, energi, kamaritiman, pariwisata, infrastruktur dan sumberdaya manusia.
”Pemerintah Daerah di Kaltim patut bersyukur, karena kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah selaras dengan Pemerintah Pusat. Sebab, untuk penyusunan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan 2016 penting bagi kita untuk berpijak pada apa yang telah kita capai dalam tahun 2014, sementara tahun 2015 masih belum kita ketahui karena masih dilaksanakan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi saat membuka Rakor Bappeda se Kaltim di Gedung Serbaguna Kantor Bupati Kutai Timur Bukit Pelangi Sangatta, Rabu malam (4/2).
Menurut dia, Rakor Bappeda se Kaltim merupakan rakor yang penting dan strategis di saat baru saja bangsa ini telah menetapkan RPJMN tahun 2015-2009 yang merupakan arahan kebijakan pembangunan, bagaimana bangsa ini lima tahun ke depan dilakukan untuk mewujudkan VISI INDONESIA 2018 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkpribadian berlandaskan gotong royong.
Dengan rakor tersebut, menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinergitas dan harmonisasi dalam merumuskan arah kebijakan dan program prioritas pembangunan tahun 2016.
”Kita bangga bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan 2014 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2013-2018 telah banyak menoreh prestasi, ini dapat dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencapai Rp401,77 triliun dengan laju pertumbuhan ekonomi 2,85 persen di atas tahun 2013 yang hanya 1,45 persen, tingkat pengangguran menurun 7,74 persen, kemiskinan 6,42 persen dan indek pembangunan manusia (IPM) 77,33 persen yang menempati posisi ke empat secara nasional,” jelasnya.
Karena itu, melalui kebijakan RPJMN tersebut, maka Pemprov Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah melalui kebijakan pengelolaan produk komoditi unggulan baru di luar dari migas dan batu bara. (jay/hmsprov)
/Foto: Plt Sekprov Kaltim Rusmadi menyalami para peserta Rakor Bappeda. (syaiful/humasprov kaltim).
09 September 2017 Jam 08:05:05
Pembangunan
20 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Agustus 2022 Jam 19:29:24
Gubernur Kaltim
13 Agustus 2022 Jam 19:26:49
Gubernur Kaltim
12 Agustus 2022 Jam 19:23:54
Gubernur Kaltim
11 Agustus 2022 Jam 19:20:41
Wakil Gubernur Kaltim
11 Agustus 2022 Jam 19:17:44
Wakil Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
23 Mei 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
17 April 2019 Jam 21:31:38
Pemilihan Umum
30 Mei 2022 Jam 22:52:40
Wakil Gubernur Kaltim
18 Juli 2014 Jam 00:00:00
Agama
31 Oktober 2019 Jam 22:01:01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak