SAMARINDA - Kaltim harus tetap kondusif menyonsong pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota) pada 17 April 2019. Masyarakat diserukan untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban.
"Sebagai umat beragama, kita wajib menjaga keutuhan bangsa. Pesta demokrasi harus berjalan tertib, aman dan damai. Jangan sampai ternodai dengan pertentangan atau isu yang diangkat sekelompok orang yang tidak menginginkan kita tetap bersatu," tegas Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Keagamaan se-Kaltim tahun 2018 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/12/2018).
Hadi Mulyadi menambahkan, hingga saat ini Kaltim masih dikenal sebagai provinsi yang damai dan kondusif. Kondisi ini harus bisa terus dipertahankan. Apalagi, sejak masa Kerajaan Kutai dulu, daerah ini sangat menerima perbedaan dan menerima kelompok-kelompok dari luar Kerajaan Kutai. Dan hal itu turun temurun sampai saat ini.
"Oleh Karena itu, kita tidak boleh terlena dengan situasi saat ini, karena ada saja orang yang tidak menginginkan situasi yang kondusif. Untuk itu kita semua harus bersatu, baik antarumat beragama apalagi antarsesama pemeluk agama, sehingga Kaltim tetap kondusif aman dan damai," kata Hadi Mulyadi.
Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat termasuk FKUB baik provinsi maupun kabupaten kota yang telah bekerja keras menjaga kerukunan umat beragama sehingga Provinsi Kaltim tetap dalam iklim yang kondusif.
"Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berharga karena iklim yang kondusif merupakan kunci utama kita melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Maka dari itu suasana daerah yang kondusif harus tetap kita pertahankan," pesan Hadi lagi.
Sementara Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto mengatakan tujuan pelaksanaan Rakor Bidang Keagamaan Tahun 2018 adalah sebagai upaya untuk turut meningkatkan pemahaman keberagaman beragama serta peningkatan dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Provinsi Kaltim jelang Pemilu 2019.
"Memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kaltim menjadi tugas dan kewajiban kita bersama seperti memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga selalu terjaga kondusifitas daerah," ujarnya.
Hadir dalam rakor tersebut, para Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat dan sosial, kepala Badan Kesbangpol, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua FKUB, Ketua MUI se-Kaltim serta perwakilan enam agama serta undangan lainnya. (mar/sul/humasprov kaltim)
10 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Juli 2017 Jam 08:03:18
Pemerintahan
12 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 Juli 2020 Jam 22:25:50
Pemerintahan
26 September 2018 Jam 17:07:07
Pemerintahan
20 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Juni 2022 Jam 22:03:32
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:59:00
Gubernur Kaltim
21 Juni 2022 Jam 21:55:43
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
21 Juni 2022 Jam 21:52:04
Informasi dan Komunikasi
21 Juni 2022 Jam 21:36:40
Gubernur Kaltim
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
28 September 2021 Jam 06:59:56
Dekranasda
18 Maret 2020 Jam 06:57:51
Sosial
09 Desember 2020 Jam 14:12:28
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
05 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
13 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan