SAMARINDA - Kaltim harus tetap kondusif menyonsong pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota) pada 17 April 2019. Masyarakat diserukan untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban.
"Sebagai umat beragama, kita wajib menjaga keutuhan bangsa. Pesta demokrasi harus berjalan tertib, aman dan damai. Jangan sampai ternodai dengan pertentangan atau isu yang diangkat sekelompok orang yang tidak menginginkan kita tetap bersatu," tegas Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Keagamaan se-Kaltim tahun 2018 yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/12/2018).
Hadi Mulyadi menambahkan, hingga saat ini Kaltim masih dikenal sebagai provinsi yang damai dan kondusif. Kondisi ini harus bisa terus dipertahankan. Apalagi, sejak masa Kerajaan Kutai dulu, daerah ini sangat menerima perbedaan dan menerima kelompok-kelompok dari luar Kerajaan Kutai. Dan hal itu turun temurun sampai saat ini.
"Oleh Karena itu, kita tidak boleh terlena dengan situasi saat ini, karena ada saja orang yang tidak menginginkan situasi yang kondusif. Untuk itu kita semua harus bersatu, baik antarumat beragama apalagi antarsesama pemeluk agama, sehingga Kaltim tetap kondusif aman dan damai," kata Hadi Mulyadi.
Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh komponen dan lapisan masyarakat termasuk FKUB baik provinsi maupun kabupaten kota yang telah bekerja keras menjaga kerukunan umat beragama sehingga Provinsi Kaltim tetap dalam iklim yang kondusif.
"Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan sangat berharga karena iklim yang kondusif merupakan kunci utama kita melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan. Maka dari itu suasana daerah yang kondusif harus tetap kita pertahankan," pesan Hadi lagi.
Sementara Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H Elto mengatakan tujuan pelaksanaan Rakor Bidang Keagamaan Tahun 2018 adalah sebagai upaya untuk turut meningkatkan pemahaman keberagaman beragama serta peningkatan dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Provinsi Kaltim jelang Pemilu 2019.
"Memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kaltim menjadi tugas dan kewajiban kita bersama seperti memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga selalu terjaga kondusifitas daerah," ujarnya.
Hadir dalam rakor tersebut, para Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat dan sosial, kepala Badan Kesbangpol, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua FKUB, Ketua MUI se-Kaltim serta perwakilan enam agama serta undangan lainnya. (mar/sul/humasprov kaltim)
19 Juli 2018 Jam 20:41:06
Pemerintahan
21 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 September 2021 Jam 21:23:49
Pemerintahan
04 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Oktober 2018 Jam 19:30:35
Pemerintahan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
27 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
25 Januari 2022 Jam 11:00:01
Kesehatan
08 Agustus 2022 Jam 17:44:59
Wakil Gubernur Kaltim
27 Februari 2014 Jam 00:00:00
Kehutanan
16 Mei 2019 Jam 08:38:24
Kaltim Berduka