Kalimantan Timur
STPI Tingkatkan Kualitas SDM Penerbangan

Meiliana menyerahkan sertifikat Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Human Factor and Safety Management System kepada salah satu peserta diklat. (syaiful/humasprov)

SAMARINDA - Pj Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana mewakili Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menutup Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Human Factor and Safety Management System yang digelar Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Rabu (3/10). Diklat digelar sejak 30 September hingga 3 Oktober 2018 di Hotel Swissbell Borneo Samarinda. 

Meiliana mengatakan diklat semacam ini sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM di bidang penerbangan, khususnya dalam sistem penyelamatan penumpang dan lingkungan bandara.  "Pengetahuan ini sangat penting agar kita mampu mengantisipasi bahaya dan memberikan pertolongan, serta memberikan manfaat bagi orang lain," kata Meiliana.

Dia berharap diklat seperti ini dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas SDM bidang penerbangan di Kaltim semakin baik.

Apalagi, Kaltim terus membangun fasilitas transportasi udara. Saat ini sudah terbangun Bandara APT Pranoto Samarinda yang diharapkan turut didukung SDM berkualitas. Demikian juga bandara-bandara lainnya di Kaltim termasuk bandara di daerah perbatasan dan pulau terluar seperti Bandara Maratua di Kabupaten Berau.

"Saya harap apa yang diterima selama mengikuti diklat dapat diimplementasikan dalam pekerjaan sehari-hari. Karena seluruh peserta semua merupakan tenaga bagian penerbangan di masing-masing bandara di kabupaten/kota se-Kaltim," harap Meiliana. 

Ketua STPI Curug Tanggerang Kapt Novyanto Widadi mengungkapkan diklat diikuti 150 peserta dari bagian penerbangan se-Kaltim. Pelatihan ini membuktikan negara hadir untuk mendukung sistem penyelamatan transportasi udara khususnya. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan menargetkan tahun ini bisa menggelar diklat bagi 100.000 peserta SDM bidang penerbangan di Indonesia. (jay/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation