Sudah Disepakati Rp621 M, Jalan Tol Diusulkan Rp500 M

02 Mei 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1122 kali

Proyek Strategis Kaltim Dapat Dukungan Pusat

JAKARTA-Sejumlah proyek strategis di Kaltim dipastikan bakal kembali mendapat dukungan pemerintah pusat pada tahun 2015. Berbagai program dan kegiatan penting yang diramu dalam lima isu strategis yang diusulkan, tercatat Rp2,2 triliun sudah diakomodasi dan Rp621 miliar diantaranya sudah disepakati. Sedangkan, Rp2,4 triliun usulan Kaltim yang lain akan dibahas lebih lanjut setelah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2014. Diantara usulan Kaltim yang akan dibahas lebih lanjut itu adalah pembangunan jalan tol dan Jembatan Mahkota II Samarinda.

Isu strategis nasional yang mendapat dukungan pemerintah pusat itu terdiri dari penguatan konektivitas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar Rp411 miliar dari usulan Rp1,5 triliun, penguatan konektivitas nasional untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah Rp53 miliar dari usulan Rp138,8 miliar, perkuatan ketahanan pangan Rp17,8 miliar dari usulan Rp28,5 miliar, pemerataan pelayanan kesehatan Rp8,8 miliar dari usulan Rp17,5 miliar dan transformasi sektor industri dalam arti luas Rp130 miliar dari usulan Rp497 miliar.

“Yang pasti, pemerintah pusat sangat mendukung program-program pembangunan Kaltim. Namun kita tidak akan berhenti berjuang untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar karena kita memang sangat membutuhkan dukungan itu,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak usai menghadiri Musrenbangnas 2014 di Jakarta, Rabu (30/4).

Diantara dukungan pemerintah pusat terhadap proyek-proyek strategis yang saat ini dibangun di Kaltim itu diantaranya untuk pembangunan terminal crude palm oil (CPO) senilai Rp55 miliar dan 6 unit tangki timbun di sekitar kawasan industri Maloy yang sudah dialokasikan sebesar Rp75 miliar. Dukungan juga diberikan untuk membangun kebutuhan air baku untuk keperluan di kawasan industri Maloy dan pembangunan jalan di sekitar kawasan itu.

Pembangunan Jembatan Pulau Balang juga disepakati akan mendapat alokasi APBN sebesar Rp320,3 miliar dengan target pekerjaan fisik 184,2 meter. Untuk konektivitas pendorong kawasan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran di sejumlah titik.

Untuk pengembangan bandara di perbatasan, pemerintah pusat memberi lampu hijau untuk membantu Bandara Datah Dawai dan Long Apari masing-masing dengan Rp25 miliar. Keduanya menjadi paket konektivitas nasional untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah.

Merespon keluhan masyarakat di wilayah selatan Kaltim, APBN juga akan menyentuh ruas jalan Kuaro – Batu Aji sepanjang 11 km dengan anggaran sekitar Rp88,8 miliar. Sedangkan untuk dukungan perkuatan ketahanan pangan, APBN akan memberikan dukungan untuk rencana cetak sawah baru (perluasan lahan), optimalisasi lahan dan jalan pertanian.

“Saya berharap agar sinergitas program daerah dan nasional ini akan mempercepat proses pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Kaltim,” sambung gubernur.

Sementara itu, Plt Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi, menjelaskan, selain alokasi-alokasi yang sudah disepakati akan diterima dari APBN, ada beberapa usulan prioritas yang masih akan dibahas lebih lanjut. Diantaranya adalah rencana pembangunan jalan tol yang masih memerlukan klarifikasi dari daerah yang dilalui jalan tol karena berada di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

“Kaltim mengusulkan Rp500 miliar untuk tindak lanjut jalan tol. Dukungan APBN diharapkan dapat menuntaskan paket I Balikpapan – Samboja sepanjang 25,4 km,” ungkap Rusmadi.

Pada 2015, Pemprov Kaltim juga akan mengusulkan dukungan untuk pembangunan Jembatan Loa Kulu senilai Rp717 miliar dan Jembatan Mahkota II unuk bentang tengah sepanjang 370 meter dengan nilai sekitar Rp215 miliar. “Proyek-proyek yang kita usulkan ini sangat prioritas,” lanjut Rusmadi.

Usulan lainnya yang masih akan dibahas lebih lanjut adalah pembukaan badan jalan sepanjang 254 km (ruas Tering-Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari-Tiong Ohang) untuk menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu dengan ibukota provinsi dengan nilai proyek sekitar Rp200 miliar. Usulan lain yang juga akan dibahas lebih lanjut diantaranya terkait pembangunan pelabuhan dan bendungan di beberapa titik.

Musrenbangnas bertema “Melanjutkan reformasi bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan” itu dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditutup oleh Wakil Presiden Boediono. Acara juga dihadiri para menteri dan para kepala daerah se-Indonesia. (sul/es/hmsprov)

teks foto : Gubernur Awang Faroek Ishak berbincang serius dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (kiri) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (kanan) di arena Musrenbangnas 2014. Gambar lain, Gubernur Awang Faroek berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan mantan Pj Gubernur Kaltim Tarmizi Karim. (samsul/humasprov)

Berita Terkait