JAKARTA - Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wahyu Marjaka memuji sukses implementasi Program FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur.
Menurutnya, provinsi lain di Indonesia bisa belajar banyak dari Kalimantan Timur tentang konsistensi menjaga hutan dan lingkungan, sekaligus berkontribusi melindungi bumi dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terasa semakin ekstrem saat ini.
"Kalimantan Timur adalah contoh yang sudah berhasil. Kita bisa bisa belajar ke Kaltim," puji Wahyu Marjaka saat menjadi narasumber acara Live Streaming Liputan6.com Inspirato bertajuk “Daerah Bergerak Kurangi Emisi Karbon” di Studio Liputan6.com Gondangdia, Jakarta, Rabu (6/9/2023).
Wahyu menjelaskan proses implementasi program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF CF) di Kaltim berjalan penuh perjuangan dengan tantangan yang cukup berat.
Salah satunya, bagaiman sejak awal program ini dimulai setidaknya terdapat 1.300 lebih pemangku kepentingan (stakeholder) terlibat secara utuh dalam program penurunan emisi tersebut.
"Kami apresiasi Kalimantan Timur yang lebih dari 15 tahun berproses. Itu sucses story yang luar biasa. Angka 1.300 itu tidak mudah," puji Wahyu Marjaka lagi.
Selanjutnya, dokumen itu akan menjadi panduan bagi pemerintah untuk mengirimkan benefit kepada 1.300 lebih stakeholder.
Seperti diketahui, dari implementasi Program FCPF CF ini Kaltim menghasilkan USD 110 juta yang akan dibayar tiga tahap hingga tahun 2025. Untuk tahap awal, sudah diterima USD 20,9 juta yang disalurkan melalui BPDLH KLHK. Ini menjadi sukses pertama di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Pasifik.
Sukses Kaltim ini saat ini sudah diikuti Provinsi Jambi. Berikutnya,
kisah sukses Kaltim dan Jambi akan direplikasi agar diikuti oleh daerah lain di Indonesia.
Saat ini proses sudah dilakukan untuk Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Riau.
"Provinsi-provinsi itu saat ini juga sedang bergerak mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kaltim," ungkap Wahyu.
Sekda Sri Wahyuni yang juga menjadi narasumber dalam program yang sama menjelaskan Kaltim sudah menginisiasi pembangunan hijau sejak tahun 2008. Komitmen pembangunan hijau menjadi bagian dari RPJMD Kaltim 2008-2013.
"Ketika pembangunan hijau menjadi bagian dari RPJMD, maka otomatis
berbagai aspek kemudian diturunkan dalam beragam program di organisasi perangkat daerah (OPD). Itu dilakukan secara konsisten hingga hari ini," tegas Sekda Sri Wahyuni.
Bukan hanya dipayungi RPJMD, program pembangunan hijau Kaltim juga diperkuat dengan perda dan pergub.
"Jadi ada sinergi antara kebijakan, implementasi, pemerintah, lembaga yang menangani, dan masyarakat di lapangan," tegas Sri Wahyuni. (sul/ky/adpimprov kaltim)
25 Mei 2023 Jam 21:04:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
22 November 2023 Jam 19:48:37
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
28 April 2023 Jam 19:23:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Juli 2023 Jam 22:19:43
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
09 Mei 2022 Jam 20:37:52
Informasi dan Komunikasi
03 Desember 2018 Jam 22:40:47
Kegiatan Silaturahmi
21 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Juli 2020 Jam 22:09:53
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13 Agustus 2020 Jam 21:10:10
Perencanaan Pembangunan